92 Dapur MBG di Balam Sudah Kantongi SLHS, Pengurusan Kini Bisa Online

Febriana menjelaskan, pelaku usaha wajib mengunggah seluruh dokumen persyaratan sebelum diproses lebih lanjut oleh DPMPTSP bersama Dinas Kesehatan.

“Setelah berkas diunggah, kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memperoleh rekomendasi kelayakan. Jika rekomendasi sudah keluar dan dokumen lengkap, tim teknis akan memproses hingga izin dapat diterbitkan dan diunduh langsung oleh pelaku usaha,” ujarnya.

Ia menyebut, sistem pelayanan berbasis online tersebut memudahkan pelaku usaha mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Selain layanan daring, masyarakat yang mengalami kendala saat pendaftaran juga dapat memanfaatkan fitur bantuan admin dan layanan pengaduan yang tersedia di aplikasi.

Tak hanya itu, DPMPTSP juga membuka layanan pendampingan di Mal Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung bersama sejumlah gerai pelayanan instansi pemerintah dan lembaga vertikal lainnya.

“Kami siap mendampingi pelaku usaha sejak proses awal hingga izin resmi diterbitkan,” ujar Febri.

Febriana menegaskan, seluruh pelaku usaha wajib memenuhi kewajiban perizinan, termasuk kepemilikan SLHS.

Menurut dia, pelaku usaha yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif mulai dari penutupan sementara hingga penutupan permanen.

“Setiap usaha wajib memiliki izin. Jika tidak, ada sanksi administratif mulai dari penutupan sementara hingga penutupan permanen,” tegasnya.

Terkait isu pencabutan izin SLHS, ia memastikan hingga kini belum ada rekomendasi pencabutan izin di Bandar Lampung.

“DPMPTSP hanya menindaklanjuti jika sudah ada rekomendasi resmi. Sampai sekarang belum ada rekomendasi pencabutan izin SLHS di Bandar Lampung,” tuturnya.