Sunat Dana Pelatihan Rp717 Juta, Ketua PKBM Tuba Tersangka Korupsi

04 Okt 2024, 11:35 WIB

Tama Wiguna

News

Channel

Add as Preferred source

Sunat Dana Pelatihan Rp717 Juta, Ketua PKBM Tuba Tersangka Korupsi

Kejari Tulang Bawang menetapkan Ketua PKBM inisal P sebagai tersangka korupsi.. (Dok. Kejari Tuba).

Tulang Bawang, IDN Times - Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Raden Intan di Kabupaten Tulang Bawang inisial P ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat sebagai tersangka kasus korupsi dana kegiatan pelaksanaan pelatihan.

Kajari Tulang Bawang, Dennie Sagita membenarkan ihwal penetapan tersangka terhadap P tersebut. Itu terkait praktik tindak pidana korupsi terjadi pada rentan waktu tahun anggaran 2022-2023.

"Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Tulang Bawang menetapkan tersangka inisial P yang merupakan Ketua Yayasan PKBM Raden Intan," ujarnya, Jumat (4/10/2024).

1. Langsung ditahan di Rutan Menggala

Kejari Tulang Bawang menetapkan Ketua PKBM inisal P sebagai tersangka korupsi.. (Dok. Kejari Tuba).

Selain menetapkan status tersangka, Dennie melanjutkan, pihaknya turut menahan tersangka P di Rutan Kelas IIB Menggala, Tulang Bawang selama 20 hari ke depan tepatnya terhitung sejak 3-22 Oktober 2024.

Penahanan badan terhadap tersangka P ini berdasarkan Surat Perintah Kajari Tulang Bawang sebagaimana termaktub dalam Nomor: PRINT-01/L.8.18/Fd.1/10/2024.

"P diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pelatihan pada PKBM Raden Intan," jelasnya.

2. Audit kerugian negara Rp717 juta

pixabay

Berdasarkan perhitungan auditor Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, Dennie mengungkapkan, perbuatan korupsi tersangka P ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp717.799.770.

"Kami masih terus mendalami kasus korupsi ini, sambil segera memproses persidangan terhadap tersangka P," ungkapnya.

3. Pengadaan tutor hingga pembelanjaan fiktif

Kejari Tulang Bawang menetapkan Ketua PKBM inisal P sebagai tersangka korupsi.. (Dok. Kejari Tuba).

Dalam praktik korupsinya, Dennie menambahkan, tersangka P melancarkan modus operandi mulai dari tutor fiktif, pemotongan honor tutor yang ada, hingga pembelanjaan fiktif pada kegiatan pelatihan tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pada kasus ini, pembelanjaan tidak direalisasikan, termasuk pembelanjaan yang di mark up oleh tersangka P," tandas eks Kasi Pidum Kejari Bandar Lampung tersebut.