Pemkot Tunggak Pajak, Warga Soroti Anggaran Pajak Penerangan Jalan

Merujuk tak optimalnya pelayanan publik oleh Pemkot Bandar Lampung, Sukriadi menegaskan bakal mengirim surat somasi kepada Pemkot Bandar Lampung. Itu sebagai bentuk kontrol sosial terhadap segala kebijakan jajaran pemerintah ibu kota Provinsi Lampung tersebut.

"Kita berharap surat somasi ini bisa lebih terbuka kepada masyarakat, sebab ini terkait pajak. Seperti kemarin pihak mereka menggembar-gemborkan masalah pajak, saatnya, kita mempertanyakan masalah ini," ucap dia.

Rencananya, surat somasi ini akan disampaikan satu atau dua hari ke depan. "Kita hanya ingin meminta klarifikasi kejelasan PPJ," sambung Sukriadi.

Bila nantinya surat somasi tersebut tak juga digubris pihak Pemkot Bandar Lampung, Sukriadi menegaskan, dirinya tak segan akan melayangkan gugatan perdata ihwal mengkraknya pembayaran tagihan PJU.

"Kita meminta pemkot melaksanakan hak masyarakat. Kalau memang tidak mampu jangan dipotong PPJ itu tapi langsung bayarkan ke PLN," kata dia.

Menurutnya, pemadaman PJU turut menghadirikan rasa kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. "Jangankan lampu padam, saat hidup saja kecelakaan dan kejahatan jalanan sering terjadi," tambah Sukriadi.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung mendorong Pemkot Bandar Lampung bersama PT PLN dapat duduk bersama dan segera mencari jalan keluar pembayaran tunggakan PPJ. Mengingat, permasalahan ini turut menyangkut kemaslahatan orang banyak.

Terlebih, Pemkot Bandar Lampung pada hari ini sudah menunjukan iktikad baik membayar satu dari tiga bulan tunggakan periode Juli 2021.

"Memang ini berkaitan antara hak dan kewajiban, maka tentunya dalam cicilan pembayaran itu harus ada komunikasi kedua pihak saling membantu mencari jalan tengah. Supaya penerangan jalan tetap terpenuhi dan pemkot bisa menyelesaikan kewajibannya," Ketua YLKI Lampung, Subadra Yani Moersalin.

Subadra melanjutkan, tidak terpenuhinya pembayaran PJJ selama periode Juli, Agustus, dan September 202 lantaran kondisi kas daerah Kota Bandar Lampung menghadapi guncangan di tengah pandemik COVID-19.

Meskipun PJJ Kota Bandar Lampung mencapai angka sekitar Rp9 miliar per bulan, alokasi untuk biaya PJU Rp6 miliar per bulan.

"Jadi itu (PPJ) itu perlu diketahui juga dipergunakan sebagian untuk PAD dan bukan hanya membayar KHW di sektor penerangan jalan. Tentu saja, ini ada skala prioritas lainnya," tegas dia

Asisten Manager Komunikasi dan Manajemen PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Darma Saputra menyampaikan, pihaknya baru menerima pembayaran tunggakan PJU Pemkot Bandar Lampung untuk periode Juni 2021. Tunggakan itu baru dibayarkan per hari ini.

"Baru bayar besarannya 6 M (miliar), jadi masih menyisakan duabbulan lagi untuk tagihan bulan Agustus dan September," ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya belum menerima kejelasan dan komitmen akan sisa dua bulan penagihan. "Itu belum ada tanggapan dari Pemkot kapan dilunasinya," tambah Darman.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung, Khaidarmansyah menyampaikan, total besaran penerimaan PJJ Kota Bandar Lampung ditaksir sekitar Rp9 miliar per bulan.

"Untuk daftar konkritnya coba ke BPKAD, karena mereka yang punya wewenang terhadap pajak tersebut," ujar Khaidir, sapaan akrabnya.

Ditanya pemasukan Pemkot Bandar Lampung dari PJJ cukup besar, tapi tak mampu melunasi tunggakan tagihan tersebut, Khaidir memilih enggan berkomentar banyak.

"Coba tanyakan ke pihak keuangan ya, kita tidak punya kapasitas untuk menjawabnya, karena termasuk komponen pendapat daerah," tandas dia.