7 Kejadian Luar Biasa MBG, Gubernur Lampung Soroti Kepatuhan SOP SPPG
- Minta temuan KLB jadi pelajaran penting setiap layanan SPPG
- Soroti pengelolaan bahan baku dan dorong limbah SPPG disulap jadi pupuk organik cair
- Instruksikan DLH kawal progam pengolahan limbah SPPG
Bandar Lampung, IDN Times - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti pentingnya kepatuhan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) membahayakan para penerima manfaat.
Gubernur akrab disapa Mirza ini menegaskan, selama tujuh bulan pertama program ini bergulir di provinsi setempat, tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi makanan bergizi (MBG) telah disalurkan ke anak-anak di seluruh Lampung.
"Ini bukti protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun pada Agustus hingga September, kami mencatat tujuh KLB yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru belum sepenuhnya menjalankan SOP," ujarnya, Jumat (3/10/2025).
1. Minta temuan KLB jadi pelajaran penting setiap layanan SPPG
Mirza melanjutkan, temuan KLB tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak terlibat dalam pelayanan gizi. Ia menegaskan masalah bukan terletak pada sistem atau mekanisme program, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan tidak konsisten mengikuti protokol yang telah ditetapkan.
"Jadi selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna," katanya.
Lebih lanjut ia menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung. "Saya minta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa ikut memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi penerima manfaat," lanjut dia.
2. Soroti pengelolaan bahan baku
Bukan hanya menekankan SOP, Mirza turut menyoroti pengelolaan bahan baku pada dapur umum SPPG. Berdasarkan laporan lapangan, ia menegaskan keberadaan bahan baku tidak boleh disimpan lebih dari dua hari.
Selain itu, ia mengingatkan potensi permasalahan masih dapat terjadi karena cara penyimpanan bahan baku yang tidak tepat. Untuk itu, gubernur meminta Balai BPOM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap mulai dari penerimaan bahan baku, proses penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian.
"Kami minta BPOM mengecek keseluruhan, termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan. Jika protokol ini dijaga, InsyaAllah tidak akan ada masalah," imbuhnya.
3. Dorong limbah SPPG disulap jadi pupuk organik cair
Mirza juga menekankan ihwal program pengolahan limbah pada setiap SPPG harus bisa menjadi bagian dari konsep circular economy. Misalnya, dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair hingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk sektor pertanian.
Sehingga hasil pertanian tersebut nantinya dapat kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku bakal digunakan untuk makanan program MBG.
"Nanti kami siapkan distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan. Jadi hasil pertanian warga bisa kembali ke dapur SPPG, ekonominya berputar," ujarnya.
4. Instruksikan DLH kawal progam pengolahan limbah SPPG
Selaras dengan wacana tersebut, Mirza menginstruksikan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memprakarsai pengolahan limbah dari SPPP untuk disulap menjadi pupuk organik.
Sehingga ke depannya, ia menilai program ini akan memberi manfaat ganda bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk memberikan manfaat kepada sektor pertanian di Lampung.
"Kalau ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan 100 kilogram limbah per hari. Artinya, bisa diolah menjadi sekitar 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan. Ini sangat potensial untuk mendukung pertanian lokal," kata gubernur.
