Wacana Pilkada Tidak Langsung, PPP Tunggu Hasil Keputusan Mukernas
- Kesampingkan mekanisme pemilihan, kedepankan efek ke masyarakatMenurut Mardiono, esensi demokrasi terletak pada manfaat hasil kontestasi politik bagi rakyat dan negara.
- Sikap PPP ditentukan melalui MukernasKeputusan terkait wacana Pilkada tidak langsung akan diputuskan melalui musyawarah nasional partai.
- Terbuka atas wacana Pilkada tidak langsungPPP terbuka terhadap berbagai opsi, mempertimbangkan pengalaman Indonesia dalam menjalankan dua model demokrasi.
Lampung Selatan, IDN Times - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono angkat bicara ihwal sikap politik partai merespons wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung atau dipilih melalui DPRD.
Mardiono mengatakan, partai di bawah kepemimpinannya belum mengambil keputusan final dan akan menentukan sikap resmi melalui forum musyawarah kerja nasional (Mukernas) partai.
"Nanti insya'allah tanggal 11, 12 Februari akan menggelar Mukernas, tempatnya di Makassar. Di situ kita akan mengambil sikap, karena PPP mengambil sikap yang kebijakan bersifat nasional itu tidak bisa secara personal ya, harus disepakati secara musyawarah secara nasional," ujarnya, Sabtu (31/1/2026).
1. Kesampingkan mekanisme pemilihan, kedepankan efek ke masyarakat
Menyoroti wacana tersebut, Mardiono menekankan, esensi demokrasi bukan semata terletak pada mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung, melainkan pada manfaat dari hasil kontestasi politik yang dihasilkan dan dirasakan bagi rakyat.
Menurutnya, demokrasi ideal ialah yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat negara. Ia menyebut, tujuan bernegara sebagaimana cita-cita bersama, yakni rakyat sejahtera dan negara kuat.
“Buah demokrasi itu harus menghasilkan keniscayaan untuk mencapai tujuan, bagaimana negara ini menjadi baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur, rakyatnya sejahtera, makmur, dan negaranya kuat,” katanya.
2. Sikap PPP ditentukan melalui Mukernas
Terkait sikap resmi PPP terhadap wacana Pilkada tidak langsung, Mardiono menegaskan, keputusan tersebut tidak bisa ditentukan secara personal. Menurutnya, kebijakan strategis nasional harus diputuskan melalui mekanisme organisasi partai.
“Ini sikap nasional tidak bisa bersifat personal, harus disepakati melalui musyawarah nasional,” ucapnya.
3. Terbuka wacana Pilkada tidak langsung
Meski belum memutuskan arah dukungan, Mardiono memastikan PPP terbuka terhadap berbagai opsi yang ada. Ia mengingatkan, Indonesia telah berpengalaman menjalankan dua model demokrasi, pemilihan langsung maupun melalui mekanisme keterwakilan.
“Kita sudah mencatat sejarah. Pemilu langsung sudah kita laksanakan, pemilu melalui keterwakilan juga sudah kita jalani. Sekarang tinggal memilih dari dua hasil itu, mana yang terbaik untuk rakyat,” katanya.
Selain itu, ia turut mengibaratkan proses pengambilan keputusan tersebut sebagai pembelajaran dari pengalaman masa lalu, agar tidak mengulang kesalahan sama. “Kalau dalam kiasan, keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama. Artinya kita jangan salah memilih, karena dua-duanya sudah pernah kita laksanakan,” imbuh Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan tersebut.
