May Day 2026, Buruh Lampung Suarakan Upah Layak hingga Jaminan Kesehatan
- May Day 2026 di Lampung jadi ajang kritik buruh terhadap ketimpangan sosial, kebijakan ketenagakerjaan, dan tekanan ekonomi global yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan pekerja.
- FPSBI-KSN menyoroti konflik agraria, kriminalisasi aktivis, serta ekspansi militer di ruang sipil yang dianggap mengancam demokrasi dan mempersempit ruang perjuangan rakyat.
- Buruh Lampung menyampaikan 18 tuntutan mencakup upah layak nasional, penghapusan sistem kontrak dan outsourcing, perlindungan pekerja digital, hingga penyelesaian konflik agraria.
Bandar Lampung, IDN Times - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Provinsi Lampung tak sekadar menjadi momentum seremonial tahunan. Elemen buruh menyuarakan kritik terhadap situasi ketenagakerjaan, ketimpangan sosial, hingga kebijakan negara dinilai belum berpihak kepada pekerja.
Ketua Umum Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia-Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN), Yohanes Joko Purwanto mengatakan, May Day 2026 menjadi momentum konsolidasi perjuangan buruh di tengah tekanan ekonomi dan situasi global yang dinilai semakin tidak berpihak kepada kelas pekerja.
Menurutnya, kondisi buruh saat ini tidak dapat dilepaskan dari dampak krisis global yang memicu meningkatnya ketidakpastian kerja, inflasi, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kapitalisme hari ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan imperialisme dan militerisme. Buruh diposisikan hanya sebagai alat produksi, bukan manusia yang memiliki hak atas hidup layak dan bermartabat,” ujarnya dikonfirmasi, Jumat (1/5/2026).
1. Soroti kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia
Joko menilai, sistem ekonomi global menciptakan ketimpangan yang semakin tajam. Dalam situasi tersebut, pekerja menjadi kelompok paling rentan menghadapi eksploitasi melalui sistem kerja fleksibel, kontrak berkepanjangan, hingga outsourcing.
Labih lanjut ia menyebut kondisi di Indonesia mencerminkan persoalan nyata yang dihadapi pekerja. Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi buruh lintas sektor.
"Upah pekerja saat ini masih jauh dari standar kebutuhan hidup layak, tetapi sekadar angka minimum untuk bertahan hidup. Selain itu, negara dinilai belum maksimal menghadirkan perlindungan sosial bagi pekerja informal maupun sektor digital," tegasnya.
2. Persoalkan konflik agraria dan ekspansi militerisme
Tak hanya soal ketenagakerjaan, FPSBI-KSN juga menyoroti persoalan demokrasi dan ruang sipil. Joki menilai masih terjadi intimidasi terhadap aktivis, kriminalisasi kritik rakyat, hingga kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja.
Dalam seruan May Day tahun ini, buruh di Lampung juga menyinggung konflik agraria yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Mereka menilai konflik tanah menunjukkan keberpihakan negara kepada korporasi melalui pemberian izin hak guna usaha (HGU) yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat dan petani.
Selain itu, Yohanes menyoroti perluasan peran militer dalam ruang sipil yang dianggap berpotensi mengancam prinsip demokrasi. “Tanpa perlawanan kolektif, kelas pekerja akan terus menjadi korban dari sistem yang tidak dirancang untuk melindungi mereka,” ucapnya.
3. Buruh Lampung sampaikan 18 tuntutan May Day 2026
Dalam momentum May Day 2026, buruh di Lampung menyampaikan sedikitnya 18 tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Joko menambahkan, tuntutan tersebut mencakup isu ketenagakerjaan, perlindungan sosial, pendidikan, agraria, hingga persoalan lingkungan.
Beberapa poin utama yang disuarakan di antaranya pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang melibatkan serikat buruh, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, perlindungan pekerja sektor digital, serta penerapan upah layak nasional.
Selain itu, buruh juga mendesak penyelesaian konflik agraria, penghentian kriminalisasi terhadap rakyat, jaminan pendidikan dan kesehatan gratis, hingga pemenuhan hak pekerja di perusahaan daerah dan industri di Lampung.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat tertindas untuk membangun solidaritas perjuangan. May Day bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum memperkuat kesadaran kolektif dan membangun persatuan rakyat dalam memperjuangkan kehidupan yang adil dan bermartabat,” tegasnya.
