Massa Mahasiswa Bubarkan Diri dari Pemprov Lampung, Ancam Aksi Besar
- Massa Aliansi Lampung Tarik Mandat menggelar aksi di Kantor Pemprov Lampung dan membubarkan diri setelah menyampaikan pernyataan sikap berisi enam tuntutan utama kepada pemerintah.
- Tuntutan mencakup pendidikan gratis dan demokratis, penurunan harga bahan pokok serta BBM, penghentian program MBG dan Koperasi Merah Putih, revisi UU Polri, hingga penerapan pajak kekayaan.
- Jenderal Lapangan Muhammad Tarehsya memberi ultimatum bahwa massa akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar jika aspirasi mereka tidak segera direspons pemerintah.
Bandar Lampung, IDN Times - Massa tergabung dalam Aliansi "Lampung Tarik Mandat" membubarkan diri usai menggelar aksi unjuk rasa di kompleks Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.
Massa sempat menyampaikan pernyataan sikap berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah, serta ultimatum akan kembali turun ke jalan dengan jumlah peserta yang besar apabila aspirasi mereka tidak direspons.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan Jenderal Lapangan aksi dari Universitas Lampung (Unila), Muhammad Tarehsya di hadapan ratusan peserta aksi dan aparat keamanan berjaga di lokasi setempat.
1. Sampaikan enam tuntutan kepada pemerintah
Dalam pernyataannya, Aliansi Lampung Tarik Mandat menyampaikan enam tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah.
Tuntutan pertama berkaitan dengan sektor pendidikan. Massa mendesak pemerintah menjadikan pendidikan sebagai program prioritas utama dengan mewujudkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani kondisi ekonomi masyarakat.
Aliansi Lampung Tarik Mandat turut menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.
2. Desak revisi UU Polri hingga penerapan pajak kekayaan
Dalam tuntutan berikutnya, massa mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.
Mereka juga mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan atau wealth tax sebagai bentuk pemerataan ekonomi, sekaligus menuntut penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai lebih adil dan berpihak kepada masyarakat.
Menurut massa aksi, berbagai kebijakan tersebut diperlukan untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan demokrasi yang saat ini dihadapi masyarakat.
3. Ultimatum akan kembali dengan massa lebih besar
Dalam pernyataan penutupnya, Muhammad Tarehsya menyampaikan peringatan kepada pemerintah, bahwa kemarahan masyarakat dinilai terus meningkat dan berpotensi memunculkan gelombang aksi yang lebih besar.
"Kami mengultimatum kemarahan masyarakat dan akan menggelar aksi dengan gelombang yang lebih besar," ujarnya saat membacakan pernyataan sikap.
Pascamenyampaikan seluruh tuntutan, massa secara berangsur membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Kantor DPRD Lampung sekitar pukul 16.00 WIB.
