Bandar Lampung, IDN Times - Inflasi Provinsi Lampung Maret 2026 sebesar 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm). Inflasi itu lebih rendah dibandingkan Februari 2026 diangka 0,36 persen (mtm).
Secara tahunan, inflasi Lampung tercatat 1,16 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen (yoy).
Terkait inflasi periode terlapor, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Achmad P. Subarkah mengatakan, inflasi Maret 2026 didorong kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi.
Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain daging ayam ras dengan andil 0,05 persen, bensin 0,04 persen, telur ayam ras 0,03 persen, dan beras 0,03 persen (mtm).
Kenaikan harga daging dan telur ayam ras serta beras dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026. "Sementara itu, kenaikan harga bensin dipicu penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina pada 1 Maret 2026, sejalan dengan dinamika harga minyak global," urai Ahmad.
Ahmad menerangkan, di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas. Cabai merah dan tomat masing-masing memberikan andil deflasi sebesar minus 0,09 persen dan minus 0,02 persen (mtm).
Itu seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Pesawaran dan Lampung Tengah.
Penurunan harga emas dunia turut mendorong turunnya harga emas perhiasan dengan andil minus 0,02 persen (mtm).
Achmad mengatakan, ke depan BI memprakirakan inflasi Lampung tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen (yoy) pada akhir 2026. Meski demikian, sejumlah risiko perlu diwaspadai, dari sisi inflasi inti, volatile food, maupun administered prices.
Dari sisi inflasi inti, risiko berasal dari peningkatan permintaan agregat sejalan dengan implementasi kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35 persen yang direalisasikan bertahap sepanjang 2026 serta potensi kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Sementara itu, dari sisi volatile food, risiko dipengaruhi rendahnya realisasi tanam pada Maret 2026 akibat curah hujan tinggi yang berpotensi menekan capaian panen dan meningkatkan tekanan inflasi pada triwulan II. Prakiraan curah hujan rendah pada April–September serta potensi peralihan menuju El Nino lemah pada semester II juga berisiko menekan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
Dari sisi administered prices, risiko yang perlu diwaspadai antara lain potensi kenaikan harga BBM seiring peningkatan harga minyak dunia serta dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar terhadap penyesuaian tarif transportasi antarkota dan harga rokok.
Meninjau perkembangan inflasi Maret dan mempertimbangkan peningkatan risiko global dan domestik, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K. Rinciannya:
1. Keterjangkauan harga
Melaksanakan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
Memperkuat monitoring harga dan pasokan komoditas strategis (beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras), termasuk antisipasi dampak kenaikan biaya distribusi akibat volatilitas energi global.
2. Ketersediaan pasokan
Memperluas implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK dan Non-IHK.
Memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) antarprovinsi maupun intraprovinsi untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
Memperkuat koordinasi antar OPD terkait guna mempercepat realisasi program swasembada pangan di Provinsi Lampung melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran
Memperkuat data pasokan guna meningkatkan efektivitas monitoring ketersediaan pasokan.
3. Kelancaran distribusi
Mengantisipasi potensi kenaikan biaya logistik akibat volatilitas harga BBM global.
Melanjutkan perbaikan infrastruktur jalur distribusi pangan.
Memperkuat implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dan dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bersama OPD dan Bulog.
4. Komunikasi efektif
Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
Menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi publik yang konsisten di tengah ketidakpastian global.
Memperkuat sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan yang terkini dan berkualitas guna mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
Memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi terkini mengenai inflasi di Provinsi Lampung