Bandar Lampung Tidak Layak Banjir? Ini Sorotan Akademisi

01 Mei 2026, 07:02 WIB

Martin Tobing

Bandar Lampung Tidak Layak Banjir? Ini Sorotan Akademisi

Ilustrasi banjir (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya Sih

Akademisi menilai banjir di Bandar Lampung bukan karena faktor alam, melainkan lemahnya sistem drainase dan tata ruang yang tidak mendukung aliran air secara optimal.
Tingginya kawasan terbangun dan minimnya ruang terbuka hijau membuat air hujan sulit meresap, sehingga diperlukan sistem drainase terpadu berbasis data teknis.
FGD menghasilkan rencana penyusunan roadmap penanganan banjir yang akan diserahkan ke pemerintah daerah sebagai dasar kebijakan mitigasi banjir berkelanjutan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Permasalahan banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung dinilai bukan semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan lemahnya pengelolaan drainase dan tata lingkungan perkotaan. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di Aula Rektorat lantai 3 Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Selasa (28/4/2026).

Akademisi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung (UBL) yang juga Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Komersialisasi UBL, Hery Riyanto, yang menjadi salah satu narasumber dalam forum tersebut menegaskan secara topografi, Kota Bandar Lampung sejatinya tidak layak mengalami banjir apabila didukung sistem drainase dan tata ruang yang baik.

1. Rata-rata kemiringan topografi Bandar Lampung sekitar 3,6 persen

Ilustrasi topografi yang beragam (pexels.com/Ton Souza)

Menurut Hery, rata-rata kemiringan topografi Kota Bandar Lampung mencapai sekitar 3,6 persen. Itu kondisi yang dinilai cukup ideal untuk mendukung aliran air menuju saluran utama.

Namun, keberadaan kawasan cekungan, penyempitan saluran drainase, sedimentasi, hingga berkurangnya kawasan resapan membuat air hujan tidak mampu mengalir secara optimal.

“Bandar Lampung sebenarnya tidak layak banjir. Persoalan utamanya ada pada saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air, banyak yang tersumbat, dimensinya kecil, dan kawasan resapan air semakin berkurang,” ujarnya.

2. Sebagian besar air hujan tidak lagi meresap ke tanah

ilustrasi hujan asam (pexels.com/Vlad Chețan)

Hery menjelaskan, tingginya koefisien limpasan permukaan (run-off coefficient) yang mendekati angka satu menunjukkan sebagian besar air hujan tidak lagi meresap ke tanah. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya kawasan terbangun dan minimnya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

Hery menilai, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial maupun hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menyusun sistem drainase terpadu berbasis data teknis, mulai dari pemetaan wilayah rawan genangan, perhitungan debit air berdasarkan curah hujan rencana, hingga pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan kapasitas aktual.

“Kalau hanya tambal sulam, banjir akan terus berulang. Harus ada roadmap yang jelas, terintegrasi, dan berkelanjutan antara pembangunan infrastruktur, pengendalian tata ruang, serta kebijakan lingkungan,” tegas alumnus ITB ini.

3. Roadmap penanganan banjir

ilustrasi roadmap (pexels.com/RDNE Stock project)

Sebagai tindak lanjut, FGD menargetkan lahirnya dokumen roadmap penanganan banjir yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD. Dokumen itu diharapkan menjadi landasan kebijakan dalam mempercepat implementasi program mitigasi banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

FGD tersebut menghadirkan enam narasumber lintas sektor dan turut dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan DPRD provinsi maupun kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, forum juga melibatkan sejumlah organisasi strategis seperti APINDO dan WALHI Lampung. Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani disebut turut menjadi bagian dari stakeholder yang mendukung pembahasan roadmap penanganan banjir tersebut.