Akses Kredit UMKM di Balam Melambat, Disorot Bendahara DPD PSI

05 Mar 2026, 07:02 WIB

Muhaimin Abdullah

Akses Kredit UMKM di Balam Melambat, Disorot Bendahara DPD PSI

Bendahara DPD Partai Solidaritas Indonesia Bandar Lampung, William Luhendo. (IDN Times/istimewa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Penyaluran kredit bagi UMKM di Bandar Lampung melambat, memicu kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan usaha kecil jika akses pembiayaan tidak segera diperluas.
William Luhendo menyoroti kendala administrasi dan rendahnya literasi keuangan sebagai hambatan utama UMKM dalam mengakses kredit dari lembaga keuangan.
Ia mendorong pendampingan, pelatihan, serta kolaborasi antara pemerintah dan perbankan untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku UMKM di daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

5 Maret 2026

Bendahara DPD PSI Bandar Lampung, William Luhendo, menyoroti melambatnya penyaluran kredit bagi pelaku UMKM di Bandar Lampung dan menilai hal itu dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil.

kini

William mendorong pendampingan, kolaborasi antar pihak, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bandar Lampung dilaporkan mengalami perlambatan yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan sektor usaha kecil.
Who?
Bendahara DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bandar Lampung, William Luhendo, menyoroti kondisi tersebut dan menyampaikan pandangannya mengenai hambatan yang dihadapi para pelaku UMKM.
Where?
Kejadian ini berlangsung di wilayah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan fokus pada aktivitas pembiayaan dan permodalan bagi pelaku UMKM setempat.
When?
Pernyataan disampaikan pada Kamis, 5 Maret 2026, saat situasi perlambatan akses kredit masih menjadi perhatian di kalangan pelaku usaha kecil daerah tersebut.
Why?
Perlambatan terjadi karena banyak UMKM terkendala administrasi usaha serta rendahnya pemahaman pengelolaan keuangan yang membuat mereka sulit memenuhi persyaratan lembaga keuangan.
How?
Kondisi ini mendorong usulan pendampingan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, serta lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kapasitas manajemen UMKM.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times – Penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bandar Lampung diduga melambat menjadi sorotan.

Kondisi ini dinilai bisa berdampak pada pertumbuhan usaha kecil jika akses pembiayaan tidak segera diperluas.

Bendahara DPD Partai Solidaritas Indonesia Bandar Lampung, William Luhendo, menilai UMKM masih menghadapi sejumlah kendala mengakses permodalan, mulai dari persoalan administrasi hingga rendahnya pemahaman pengelolaan keuangan.

Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil sebenarnya memiliki usaha yang berjalan baik, namun belum mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan lembaga keuangan.

“UMKM adalah penggerak ekonomi rakyat. Ketika akses kredit melambat, maka ruang berkembang bagi pelaku usaha kecil juga ikut terhambat,” katanya, Kamis (5/3/2026).

1. Banyak UMKM terkendala administrasi

ilustrasi administrasi HRD (freepik.com/pressfoto)

William menyebut, persoalan administrasi usaha masih menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk mengakses kredit perbankan. Mulai dari pembukuan yang belum tertata hingga kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan arus kas usaha.

Padahal menurutnya, pencatatan keuangan sederhana bisa menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.

“Banyak pelaku UMKM sebenarnya layak mendapatkan kredit, tetapi mereka terkendala dalam hal administrasi dan literasi keuangan,” ujarnya.

2. Dorong pendampingan dan kolaborasi

ilustrasi UMKM (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain akses permodalan, William juga menilai pelaku UMKM membutuhkan pendampingan agar mampu mengelola usaha secara lebih profesional.

Salah satunya melalui pelatihan pembukuan sederhana hingga pemahaman prosedur pengajuan kredit.

Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

“Jika UMKM memiliki manajemen keuangan yang baik, maka kepercayaan lembaga keuangan juga akan meningkat. Ini akan membuka peluang permodalan yang lebih luas bagi mereka,” jelasnya.