Kejari Bandar Lampung Buka Posko Pengaduan Pemilu Serentak 2024
Kejari Bandar Lampung membuka posko pengaduan Pemiilu serentak 2024, itu diperuntukkan melayani temuan pelanggaran selama proses tahapan Pemilu. (Dok. Kejari Bandar Lampung.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung membuka posko pengaduan Pemilihan Umum (Pemiliu) serentak 2024. Posko itu diperuntukkan melayani temuan pelanggaran selama proses tahapan Pemilu bagi masyarakat.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung, Helmi mengatakan, posko pengaduan tersebut didirikan semenjak bergulirnya tahapan Pemilu, hingga akhir masa pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 2024 mendatang.
"Posko pengaduan Pemilu serentak, merupakan bagian dari tugas yang tidak terpisahkan tim sentra penegakan hukum terpadu atau Gakumdu," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (19/10/2022).
Baca Juga: Pria di Bandar Lampung Baru Beli Nasi Uduk lalu Ditabrak Kereta Api
1. Posko aduan turut melaksanakan fungsi pengawasan
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)Tidak hanya melayani aduan, Helmi menjelaskan, posko tersebut juga akan difungsikan melakukan pengawasan terhadap jalannya proses tahapan Pilkada, agar sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan berlaku.
Oleh karenanya, Kejari Bandar Lampung telah menyiapkan salah satu ruangan konsultasi, akan berfungsi menjadi posko pengaduan bagi masyarakat.
"Kami juga meminta peran aktif masyarakat untuk dapat melaporkan segala temuan di lapangan, guna mencegah potensi kecurangan dalam kegiatan Pemilu," ucap Kajari.
2. Minta masyarakat sampaikan suara tertib dan aman
Ilustrasi pemungutan suara. (IDN Times/Istimewa)Meskipun terdapat posko pengaduan Pemilu 2024, Helmi tetap mengharapkan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, hingga hari pencoblosan tidak terdapat temuan potensi pelanggaran Pemilu.
"Sekali lagi, kami mengimbau supaya tiap masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya dengan tertib, aman, dan lancar," katanya.
3. Titik berat kecurangan berkutat netralisasi ASN hingga politik uang
ilustrasi transaksi uang (IDN Times/Aditya Pratama)Bawaslu Kota Bandar Lampung diketahui sebelumnya telah menintikberatkan permasalahan pengawasan terhadap mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan politik uang pada Pemilu serentak mendatang.
Menurut Anggota Bawaslu Bandar Lampung, Yusni Ilham, isu kerawanan Pemilu 2024 di kota berjuluk Tapis Berseri tersebut diyakini tidak berbeda jauh dengan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 sebelumnya.
"Terlebih terkait netralitas ASN, persoalan ini awal tahapan Pemilu sudah terindikasi muncul bahkan sudah ada yang kami usut,” tandasnya.
Baca Juga: Retribusi Pasar Gudel Dikorupsi 10 Tahun, Jaksa Sita Dokumen Setoran
