Saksi Paslon Arinal-Sutono Soroti Rendahnya Angka Partisipasi Pemilih
- Saksi Paslon nomor urut 1 soroti rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung.
- Rendahnya angka partisipasi pemilih diduga akibat keterlambatan distribusi surat pemberitahuan memilih di TPS.
- KPU Provinsi Lampung mengamini kendala teknis dalam distribusi surat pemberitahuan, dan akan melakukan evaluasi bersama untuk meningkatkan partisipasi pemilih ke depan.
Bandar Lampung, IDN Times - Saksi pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 1, Arinal Djunaidi dan Sutono soroti rendahnya partisipasi pemilih pada kontestasi Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung.
Saksi Darwin Eko Saputra mengatakan, angka partisipasi pada pemilihan gubernur-wakil gubernur (Pilgub) 2024 terendah dibandingkan catatan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sebelum-sebelumnya.
“Partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ini, khususnya di Lampung, sepertinya menjadi yang paling kecil (jumlah partisipasi pemilih),” ujarnya saat menyampaikan tanggapan saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Provinsi Lampung, Sabtu, (7/12/2024).
1. Nilai distribusi surat pemberitahuan memilih terlambat
Darwin melanjutkan, rendahnya angka partisipasi pemilih ini diduga dan ditenggarai akibat keterlambatan pendistribusian formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih di tempat pemungutan suara (TPS).
Menurutnya, surat pemberitahuan memilih itu layaknya mulai terdistribusi sejak H-7 pencoblosan. Namun berdasarkan laporan saksi-saksi pihaknya, banyak ditemukan formulir tersebut baru diterima oleh pemilih pada H-4 dan H-3 pencoblosan.
"Teknis penyelenggaraan juga kami nilai masih kurang maksimal, terdapat kekurangan dalam sosialisasi. Masyarakat perlu lebih banyak informasi, agar dapat berpartisipasi dengan baik. Ini penting untuk menjadi evaluasi kita bersama,” katanya.
2. DPT pindah domisili hingga alih status diakui jadi kendala
Menanggapi tanggapan atas pernyataan tersebut, Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengamini pendistribusian formulir C6 menjadi tantangan di beberapa daerah. Meski secara keseluruhan 91,98 persen dari total 6,5 juta pemilih terdaftar telah menerima surat pemberitahuan, masih ada kendala teknis yang menghambat distribusi ke sebagian kecil pemilih.
“Kendala utamanya adalah pemilih yang pindah domisili, meninggal dunia, atau berubah status menjadi TNI/Polri setelah daftar pemilih tetap (DPT) ditetapkan,” katanya.
Ke depan, KPU turut menyepakati, angka dalam tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ini menjadi bahan evaluasi bersama. “Partisipasi pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tapi juga melibatkan kontestan, dinamika politik, dan pihak eksternal lainnya. Ini catatan penting untuk ke depan,” sambungnya.
3. Ajak semua pihak evaluasi tingkat partisipasi pemilih
Erwan melanjutkan, KPU turut mengajak pemerintah daerah guna membahas dan mengevaluasi bersama ihwal penurunan angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung.
"Partisipasi ini selain jadi catatan KPU, pasti juga melibatkan pihak eksternal, sehingga pemilihan kedepan bisa semakin baik," katanya.
