Polisi Telusuri 'Toke' Tambang Emas Ilegal di Lahan HGU PTPN Way Kanan

10 Mar 2026, 16:02 WIB

Tama Wiguna

Polisi Telusuri 'Toke' Tambang Emas Ilegal di Lahan HGU PTPN Way Kanan

Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Polda Lampung sedang menyelidiki praktik tambang emas ilegal di lahan HGU PTPN VII Way Kanan, termasuk menelusuri sumber pendanaan dan pihak yang menyediakan lahan.
Penyidik menemukan modus bagi hasil 70-30 antara penambang dan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, serta mendalami kemungkinan kerja sama dengan masyarakat sekitar.
Polisi juga memeriksa dugaan keterlibatan aparat atau perusahaan perkebunan, sambil menindaklanjuti laporan PTPN VII yang merasa dirugikan oleh aktivitas tambang ilegal tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

10 Maret 2026

Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, menyatakan penyidik menelusuri sumber pendanaan dan pihak penyedia lahan dalam kasus tambang emas ilegal di Way Kanan. Ia menjelaskan modus bagi hasil antara penambang dan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

kini

Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung masih mendalami keterlibatan aparat maupun pihak perusahaan perkebunan serta memeriksa pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan terkait aktivitas tambang emas ilegal di HGU PTPN Way Kanan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Penyidik Polda Lampung menelusuri praktik tambang emas ilegal di lahan Hak Guna Usaha milik PTPN VII di Way Kanan, termasuk kemungkinan keterlibatan pendana dan pihak yang menyediakan lahan.
Who?
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung dipimpin Kombes Pol Heri Rusyaman, bersama pihak PTPN VII serta masyarakat yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal tersebut.
Where?
Kegiatan penambangan berlangsung di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN VII di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.
When?
Pemeriksaan dan penelusuran dilakukan pada Selasa, 10 Maret 2026, dengan proses penyelidikan masih terus berjalan hingga saat ini.
Why?
Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap sumber pendanaan, pola kerja sama bagi hasil antara penambang dan pengaku pemilik lahan, serta memastikan ada atau tidaknya keterlibatan aparat maupun perusahaan perkebunan.
How?
Penyidik memeriksa pihak-pihak terkait, menelusuri aliran dana dan kepemilikan lahan, serta memanggil individu yang mengaku pemilik area tambang guna memastikan legalitas aktivitas tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Polisi di Lampung lagi cari orang yang bikin tambang emas tanpa izin di tanah kebun PTPN. Polisi mau tahu siapa yang kasih uang dan siapa yang punya tanah itu. Katanya ada orang yang bilang tanah itu milik mereka dan bagi hasil sama penambang. Sekarang polisi masih periksa semua orang itu satu-satu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung masih mendalami pihak-pihak terlibat dalam praktik tambang emas ilegal di Way Kanan. Termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII sebagai pemilik lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman mengatakan, penyidik menelusuri sumber pendanaan hingga pihak yang menyediakan lahan untuk aktivitas penambangan ilegal tersebut.

“Kita masih dalami apakah ada pendana atau penyokong dari perusahaan ataupun kelompok tertentu dalam aktivitas ini,” ujarnya dimintai keterangan, Selasa (10/3/2026).

1. Modus operandi bagi hasil

Konferensi pers pengungkapan kasus tambang ilegal di Way Kanan di atas lahan PTPN VII. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Heri menjelaskan, lokasi penambangan diketahui berada di kawasan HGU PTPN. Namun, penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya kerja sama antara masyarakat dengan pihak-pihak tertentu.

“Lokasinya berada di HGU PTPN. Tetapi dalam praktiknya, sering kali ada masyarakat yang mengaku memiliki atau mengelola lahan tersebut dan kemudian bekerja sama dengan para penambang,” ucapnya.

Salah satu modus operandi ditemukan ialah sistem bagi hasil antara penambang dan pihak mengklaim sebagai pemilik lahan. “Modusnya menggunakan sistem bagi hasil 70-30. Sebanyak 70 persen hasil tambang untuk penambang, sementara 30 persen diberikan kepada pemilik lahan,” jelasnya.

2. Dalami keterlibatan aparat hingga perusahaan perkebunan

Konferensi pers pengungkapan kasus tambang ilegal di Way Kanan di atas lahan PTPN VII. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Heri juga melanjutkan, penyidik juga akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu, baik dari aparat maupun dari perusahaan perkebunan dalam kasus tersebut.

“Kita akan dalami apakah ada oknum, baik dari aparat maupun dari pihak perkebunan, atau memang benar tanah tersebut murni milik masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia menyebut pihak PTPN sejauh ini justru merasa dirugikan dengan adanya aktivitas tambang ilegal tersebut. “PTPN beberapa kali sudah melaporkan kepada kami bahwa ada masyarakat atau oknum masyarakat yang melakukan aktivitas tambang ilegal di wilayah mereka,” lanjut dia.

3. Telusuri pihak mengaku pemilik lahan

Konferensi pers pengungkapan kasus tambang ilegal di Way Kanan di atas lahan PTPN VII. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Sejalan dengan upaya pendalaman tersebut, Heri menambahkan, penyidik tetap akan memeriksa pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan dan bekerja sama dengan para penambang ilegal tersebut.

“Siapa pun yang mengaku lahannya digunakan untuk aktivitas ini dan bekerja sama dengan penambang ilegal akan kita periksa dan kita tangani sesuai prosedur,” tegas Heri.