Bunyi pasal tersebut: 'Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia'.
Kapolda Lampung Terbitkan Maklumat Kegiatan Dilarang saat Ramadan 2025
Intinya Sih
- Kapolda Lampung menerbitkan maklumat larangan kegiatan masyarakat selama Ramadan 1446 Hijriah/2025.
- Larangan termasuk konvoi berkendaraan, petasan, berkumpul saat berbuka puasa dan sahur, balapan liar, dan tawuran.
- Polda Lampung akan melakukan tindakan kepolisian yang tegas apabila maklumat ini dilanggar.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Bandar Lampung, IDN Times - Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, menerbitkan maklumat tentang larangan kegiatan masyarakat selama Ramadan 1446 Hijriah/2025. Maklumat tersebut bernomor: Mak/1/III/2025 diterbitkan 10 Maret 2025.
Maklumat tersebut berisi larangan kegiatan masyarakat momentum Ramadan tahun ini. Tujuannya, memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Maklumat ini dikeluarkan untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah puasa serta mengantisipasi kegiatan masyarakat yang disalahgunakan sehingga dapat mengganggu ketertiban umum," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (13/3/2025).
Berikut IDN Times rangkum maklumat apa saja diterbitkan kapolda
1. Larangan berkonvoi kendaraan
Maklumat pertama Kapolda Lampung adalah larangan berkonvoi berkendaraan. Larangan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 134 huruf g.
2. Larangan petasan
Maklumat Helmy selanjutnya adalah melarang petasan. Larangan itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bunga api.
Kegiatan berkumpul atau berkerumun pada saat menunggu berbuka puasa dan sahur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat juga dilarang.
3. Larangan balapan liar
Maklumat selanjutnya dalah larangan balapan liar. Larangan ini merujuk Pasal 115 dan Pasal 297 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
4. Larangan tawuran
Ada juga maklumat terkait larangan tawuran. Payung hukum larangan tersebut merujuk Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan dan Pasal 489 KUHP yang merupakan bentuk pelanggaran.
5. Maklumat dilanggar, kepolisian akan bertindak tegas
Helmy menyatakan, Polda Lampung akan melakukan tindakan kepolisian yang tegas apabila maklumat ini dilanggar.
"Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polda Lampung dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP, dan Pasal 218 KUHP," tegas kapolda.
