Harga Minyak Goreng Meroket, Emak-emak Curhat ke Kantor DPRD Lampung

Lebih lanjut Fatma menyampaikan, kondisi tersebut sejatinya bisa saja tak dialami masyarakat Lampung. Pasalnya, provinsi ini merupakan salah satu penghasilan sawit dan produsen minyak goreng terbesar di Indonesia.

Namun kenyataannya, warga Provinsi Lampung dipaksa ikut tercekik oleh penetapan harga minyak goreng mengikuti mekanisme pasar. Menurutnya, hal ini ditengarai akibat kebijakan pemerintah pusat telah mencabut ketentuan HET minyak goreng kemasan.

"Kami ini cuma masyarakat kecil, harga pasar saat ini amat mahal untuk kami. Kami bukan seperti bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya gaji besar, untuk memenuhi makan sehari-hari saja kami sudah sangat sulit," keluhnya.

Di mata Fatma, lonjakan harga minyak goreng kemasan di pasaran saat ini terlampau tinggi dan sudah di luar nalar masyarakat kalangan bawah. Bukan tanpa alasan, sebagai kebutuhan dasar diperlukan hampir setiap hari untuk memasak, keberadaan minyak goreng kini bak perhiasan mahal.

Oleh karena itu, besar harapan Fatma agar pemerintah daerah mampu mendorong pemerintah pusat segera mengatasi polemik minyak goreng. Termasuk mengembalikan harga normal atau pemberlakuan kebijakan HET minyak goreng Rp14 ribu per liter.

"Andai dikasih 50 ribu sama suami, dibeliin minyak seharga 14 ribu sisanya masih bisa beli kebutuhan lain-lainnya. Kalau sekarang sulit, sudah tidak terjangku. Takutnya pak, masyarakat ini memberontak dan tidak percaya lagi sama pemerintah," tuturnya.

Ketua DPW SRMI, Badri menambahkan, harga kebutuhan pokok minyak goreng naik signifikan beberapa hari belakangan ini. Kenaikan harga komoditas pokok rumah tangga tersebut dipicu adanya kebijakan pencabutan HET dilakukan pemerintah melalui Permendag Nomor 11 Tahun 2022.

Menurutnya, pencabutan aturan tersebut merupakan bentuk penyerahan harga komoditas pangan kepada mekanisme pasar. Sehingga pemerintah dinilai gagal mengendalikan harga dan ketersediaan komoditas pangan tersebut.

"Ini juga menegaskan pemerintah kita tidak bisa berkutik, dalam menghadapi segelintir orang super kaya atau oligarki yang menguasai perkebunan sawit dan produksi minyak goreng," tegasnya.

Menyikapi penyampaian aspirasi ini, Kabag Fasilitasi Aspirasi Humas Pemprov Lampung, Soleha mengatakan, pihaknya selalu membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat Lampung menyampaikan tiap keluhan di tengah-tengah warga. Termasuk permasalahan minyak goreng.

Maka dari itu, Pemprov Lampung sudah langsung menerima keluh kesah masyarakat tersebut dan akan segera meneruskannya ke pimpinan tertinggi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan pihak legislatif Komisi II DPRD Provinsi Lampung.

"Ini sudah kami terima dan nanti akan diteruskan ke Komisi bersangkutan, dalam hal ini Komisi II karena memang kebetulan anggota komisi sedang tidak ada di tempat," tandas Soleha.