Gubernur Lampung Desak Kepolisian Tindak Tegas Praktik Penimbunan BBM
- Praktik perampasan hak rakyat kecil: Gubernur Lampung menyesalkan praktik penimbunan BBM bersubsidi yang merampas hak masyarakat kecil.
- Dorong jajaran Polres tindak tegas para pelaku: Pemerintah provinsi mendorong kepolisian untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas pelaku penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.
- Perkuat koordinasi lintas sektoral: Pemprov Lampung akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak diselewengkan.
Bandar Lampung, IDN Times - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyoroti maraknya keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Lampung.
Mirza, sapaan akrabnya, mengatakan laporan mengenai sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi datang dari berbagai kalangan mulai dari petani, pekebun, hingga nelayan kesulitan melaut akibat terbatasnya ketersediaan BBM.
“Ya, saya sedih sekali. Banyak laporan masyarakat kepada saya tentang langkanya solar dan BBM. Petani mau berkebun susah mencari bahan bakarnya, mau beli pupuk susah. Nelayan mau berlayar pun susah mencari solar. Laporannya banyak sekali,” ujarnya dimintai keterangan, Rabu (19/11/2025).
1. Praktik perampasan hak rakyat kecil
Di tengah sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi dan terjadi antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Mirza turut menyesalkan temuan praktik penimbunan solar diduga dilakukan pihak tidak bertanggungjawab. Menurutnya, praktik penimbunan tersebut telah merampas hak masyarakat kecil yang sangat bergantung pada solar subsidi, untuk bekerja dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Saya harapkan kepolisian memberikan tindakan tegas dan harus diusut. Ini sudah berapa lama terjadi dan kenapa bisa terjadi? Jangan sampai dibiarkan karena tidak bagus. Solar subsidi itu hak masyarakat, hak petani, hak nelayan,” tegasnya.
2. Dorong jajaran polres tindak tegas para pelaku
Mirza menambahkan, pemerintah provinsi telah mendorong jajaran kepolisian di seluruh polres, untuk memperkuat pengawasan serta menindak tegas bagi pihak-pihak terbukti terlibat dalam praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.
“Kita mendorong kepolisian melalui polres-polres untuk segera menindaklanjuti. Kita tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi, karena bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengajukan penambahan kuota BBM subsidi, guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. “Kami sedang meminta kuota tambahan untuk BBM subsidi karena kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan,” lanjutnya.
3. Perkuat koordinasi lintas sektoral
Mirza menegaskan, Pemprov Lampung akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
"Pemerintah daerah tidak tinggal diam dan meminta pihak kepolisian mengambil langkah tegas, untuk memberantas praktik penimbunan semacam ini," tegas gubernur.
