386 Hotspot di Konsesi Perkebunan Lampung, Walhi Desak Aksi Pemerintah

Irfan menilai, sebaran titik panas berulang dan terkonsentrasi pada kawasan hutan, kawasan konservasi, serta konsesi perkebunan menunjukkan ada persoalan lebih mendasar, yaitu lemahnya tata kelola, pengawasan, pencegahan, dan pertanggungjawaban atas wilayah-wilayah telah diberikan izin maupun kewenangan pengelolaannya.

Menurutnya, hasil analisa spasial Walhi Lampung memperlihatkan konsentrasi titik panas sangat menonjol pada bentang konsesi perkebunan di wilayah utara Lampung, khususnya Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Mesuji, Lampung Tengah dan wilayah sekitarnya.

"Sebaran tersebut berada pada berbagai konsesi komoditas, termasuk perkebunan tebu, sawit, dan perkebunan skala besar lainnya. Bagi Walhi, keberadaan hotspot di dalam konsesi tidak serta-merta membuktikan bahwa suatu perusahaan melakukan pembakaran," ucapnya.

Konsentrasi ratusan hotspot di wilayah konsesi disebut merupakan indikasi cukup serius untuk memerintahkan pemeriksaan lapangan, audit kepatuhan, penelusuran riwayat kebakaran, serta penyelidikan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran oleh setiap pemegang izin.

Irfan melanjutkan, temuan 386 titik panas di dalam konsesi perkebunan adalah bagian paling penting harus segera ditindaklanjuti pemerintah. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dalam konteks kebakaran pada wilayah usaha, rezim hukum lingkungan Indonesia juga menyediakan mekanisme pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada pencarian pelaku pembakaran di lapangan.

"Pemerintah harus memeriksa apakah perusahaan telah memiliki dan menjalankan sistem pencegahan kebakaran, sarana-prasarana pengendalian api, sumber air, personel, patroli, sistem deteksi dini, serta langkah konkret untuk memastikan areal konsesinya tidak terbakar," tegasnya.

Sejalan dengan ini, Irfan turut mewanti-wanti jangan sampai masyarakat kecil kembali menjadi pihak paling mudah dituduh sementara wilayah konsesi yang dipenuhi hotspot luput dari pemeriksaan serius.

"Walhi Lampung juga mengingatkan bahwa keberadaan hotspot merupakan indikator anomali termal yang perlu diverifikasi menjadi kejadian kebakaran. Oleh sebab itu, data ini justru seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan ground check secara terbuka dan independen, bukan diabaikan karena dianggap belum membuktikan adanya kebakaran," tambah dia.

Bila indikasi tersebut benar terjadi di wilayah konsesi, maka aparat penegak hukum tinggal melakukan proses penegakan hukum tanpa perlu pembuktian lebih lanjut dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Itu sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Karhutla tidak hanya berbicara mengenai berapa hektare lahan yang terbakar. Di balik setiap kebakaran terdapat ancaman terhadap keselamatan masyarakat, kualitas udara, sumber air, biodiversitas, produktivitas lahan, serta keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan perkebunan," ucap Irfan.

Pasalnya, ketika api terus berulang di lanskap sama, sementara negara hanya datang ketika kebakaran sudah membesar, maka itu ialah hanya kegagalan pencegahan. "Kebakaran juga memperlihatkan ketimpangan tanggung jawab ekologis. Korporasi memperoleh hak penguasaan dan manfaat ekonomi dari konsesi dalam skala luas. Konsekuensinya, mereka juga harus memikul tanggung jawab yang besar untuk memastikan wilayah tersebut tidak menjadi sumber bencana ekologis," sambung dia.

Irfan menambahkan, hak menguasai ribuan bahkan puluhan ribu hektare tanah harus berjalan beriringan dengan kewajiban menjaga wilayah tersebut dari kebakaran dan kerusakan lingkungan. Atas kondisi ini, Walhi Lampung mendesak pihak pemerintah hingga aparat penegak hukum segera melakukan ground check terhadap seluruh hotspot teridentifikasi di dalam konsesi perkebunan, khususnya konsesi dengan konsentrasi titik panas tinggi, dan mengumumkan hasil pemeriksaannya kepada publik.

Kemudian melakukan audit lingkungan dan audit kepatuhan terhadap perusahaan perkebunan yang areanya terindikasi mengalami kebakaran, termasuk pemeriksaan sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian karhutla.

Termasuk membuka kepada publik nama pemegang izin, lokasi, luas kebakaran dan hasil pemeriksaan setiap konsesi yang terindikasi terbakar, sebagai bagian dari transparansi dan hak masyarakat atas informasi lingkungan hidup, serta melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran.

"Lakukan evaluasi menyeluruh sistem pencegahan karhutla di Provinsi Lampung. Bangun sistem informasi karhutla Lampung yang terbuka untuk publik yang mengintegrasikan data hotspot, konsesi, kawasan hutan, kejadian kebakaran, luas terbakar, hasil ground check, perusahaan yang diperiksa, serta tindak lanjut penegakan hukum," imbuh Irfan.