Walhi Desak Wali Kota Serius Tangani Banjir di Bandar Lampung

Alih-alih memiliki penyelesaian permasalahan banjir, Irfan mengungkapkan, Wali Kota Eva Dwiana justru dalam kepemimpinannya lalu dan wacana ke depan sebagai orang nomor satu di Kota Tapis Berseri mendatang malah lebih fokus pada proyeksi kegiatan pembangunan fisik.

Menurutnya, pemikiran tersebut dianggap banyak pihak tidak memiliki urgensi dan menghambur-hamburkan anggaran, dibandingkan segera menuntaskan persoalan banjir di Kota Bandar Lampung.

"Jangan sampai atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup, serta masyarakat kelas menengah ke bawah selalu menjadi korban dari pembangunan yang rakus ruang dan tidak berkelanjutan," tegasnya.

Irfan melanjutkan, pengabaian permasalahan lingkungan dalam pembangunan Kota Bandar Lampung merupakan pelanggaran serius. Sebab, telah menghilangkan hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana telah dijamin sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Ia menambahkan, Wali Kota Eva Dwiana selama ini telah menunjukan tata kelola dan perencanaan pembangunan yang buruk, dengan lebih memprioritaskan proyek-proyek yang tidak memiliki urgensi. Sementara kebutuhan mendesak seperti infrastruktur pengendalian banjir justru diabaikan.

"Pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan hanya akan memperparah dampak bencana, sehingga diperlukan perubahan kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Irfan menegaskan, bencana banjir terus berulang tidak terlepas dari buruknya kondisi dan pengelolaan lingkungan di Bandar Lampung. Faktor-faktor seperti minimnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, tata kelola kota yang kurang baik, sistem drainase yang buruk, serta pengelolaan sungai dan sampah tidak optimal turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir.

"Jika tata kelola lingkungan tidak segera diperbaiki dan langkah-langkah mitigasi tidak diambil, bencana banjir seperti ini akan terus berulang dan semakin sulit untuk dihindari," tekannya.

Disebutkan, bencana banjir tersebut berulang semacam ini sudah cukup membuktikan minimnya perubahan signifikan dilakukan Pemkot Bandar Lampung terkait urusan penanganan. "Mereka kurang serius dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, tata kota, dan pengelolaan lingkungan, hingga meningkatkan risiko bencana ekologis terus mengancam masyarakat," lanjut dia.

Berdasarkan hasil peninjauan WALHI Lampung baru-baru ini, informasi dihimpun terdapat setidaknya 23 titik banjir di Kota Bandar Lampung, dengan lokasi terparah berada di Tanjung Senang, Kali Balau, dan Sepang Jaya. Bencana itu turut mengakibatkan kerugian besar hingga menyebabkan tiga korban jiwa.

Walhasil selama 2025 masih terus berjalan ini, Kota Bandar Lampung sedikitnya telah terjadi dua kali banjir besar. Selain itu, banjir kerap muncul setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi maupun sedang.

"Ini menandakan bahwa sistem pengelolaan lingkungan dan infrastruktur drainase di Bandar Lampung masih belum optimal, dalam mengantisipasi dampak curah hujan yang tinggi," tegas Irfan.