Tuntut Akhiri Konflik Gajah, Ribuan Warga Geruduk Kantor Balai TNWK

- Warga Lampung Timur tuntut akhiri konflik gajah dengan manusia, menuntut pertanggung jawaban atas konflik yang menewaskan kepala desa.
- Koordinator massa berharap aspirasi masyarakat didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kebijakan.
- Direktur KSDAE KLHK menyatakan pemerintah akan segera tindaklanjuti aspirasi masyarakat dan membangun parit gajah serta tanggul permanen sebagai solusi jangka panjang.
Lampung Timur, IDN Times - Ribuan warga Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur menggeruduk kantor Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Mereka menuntut pertanggung jawaban imbas konflik warga dengan gajah berujung menewaskan sang kepala desa pada akhir Desember 2025.
Berdasarkan rekaman video diterima IDN Times, massa aksi melakukan long march menuju kantor Balai TNWK sambil menyuarakan berbagai tuntutan. Setibanya di lokasi, warga menggelar orasi di balik pagar kantor dan membentangkan sejumlah spanduk berisi keresahan mereka.
"HUTAN RUSAK KAMI JADI KORBAN," tulis salah satu spanduk.
"TNWK Leha-leha Suami Berjaga Saya Tidur Sama Siapa?," tulis spanduk yang dibentangkan emak-emak.
"MENOLAK WACANA PENGALIHFUNGSIAN DARI ZONA INTI KE ZONA PEMANFAATAN," bunyi sepanduk berukuran besar.
1. Tuntut solusi akhiri konflik gajah dengan manusia

Terkait aksi tersebut, Koordinator Massa, Achmad Khairudin mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini diikuti sekitar 2 ribu warga selama ini hidup berdampingan dengan kawasan hutan TNWK, sekaligus mengalami konflik berkepanjangan dengan satwa gajah.
“Kami membawa sekitar 2 ribu massa. Ini bukan tanpa alasan. Tanaman warga selama ini rusak. Bahkan kepala desa kami meninggal dunia akibat diinjak gajah,” ujarnya dimintai keterangan, Selasa (13/1/2026)
Oleh karena itu, ia berharap aspirasi masyarakat dapat didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, serta para pemangku kebijakan. "Kami sebagai warga penyangga TNWK yang tidak ada hentinya berkonflik dengan gajah. Kami tidak mau tahu bagaimana caranya, silakan pemerintah memikirkan solusinya yang penting gajah jangan sampai masuk ke kebun dan ladang kami,” lanjut dia.
2. Segera tindaklanjuti aspirasi massa

Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sapto Aji Prabowo mengatakan, pemerintah telah mendengar dan mencatat seluruh aspirasi masyarakat dan bakal segera ditindaklanjuti.
“Masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya terkait penanganan konflik atau interaksi negatif antara gajah dan manusia agar tidak terulang lagi di TNWK. Semua sudah kami catat dan akan kami tindak lanjuti,” katanya.
3. Bakal bangun parit gajah hingga tanggul permanen

Sebagai langkah awal, Sapto menyebutkan, pihaknya akan segera membangun parit gajah di sejumlah titik rawan sebagai pembatas, agar satwa dilindungi tersebut tidak masuk ke lahan pertanian warga.
Selain itu, KLHK juga mengusulkan pembangunan tanggul permanen sebagai solusi jangka panjang, baik berupa tembok maupun pagar listrik yang kokoh dan tidak mudah dirusak oleh gajah.
“Kami sudah meminta kepada pak menteri untuk mengupayakan pembangunan tanggul permanen, apakah itu tembok atau pagar listrik yang kuat, sehingga gajah tidak bisa lagi melintas ke area warga,” imbuhnya.


















