Terapkan WFA Jelang Lebaran 2025, ASN Lampung Bisa Mudik Lebih Awal

15 Mar 2025, 17:01 WIB

Tama Wiguna

Upacara Bulanan di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung (Dok. Pemprov Lampung).

Intinya sih...

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan jadwal WFA bagi ASN menjelang Lebaran Idul Fitri 2025.
Kebijakan berlaku selama 4 hari mulai 24-27 Maret 2025 untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama liburan.
Para bupati dan wali kota diminta menyesuaikan jadwal kerja ASN dengan skema fleksibel, termasuk WFO, WFH, dan WFA.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi menetapkan jadwal penyesuaian sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang Lebaran Idul Fitri 2025.

Kebijakan sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 51 Tahun 202 telah diteken Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ini akan berlaku selama empat hari mulai Senin, 24 Maret 2025 hingga Kamis, 27 Maret 2025.

"Kebijakan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama liburan, sekaligus memastikan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar,” ujarnya, Sabtu (15/3/2025).

1. Minta pelayanan publik tetap berjalan

Gubernur Lampung Mirza meninjau pasar murah di Taman Olah Seni Kotabumi, Lampung Utara. (Dok. Pemprov Lampung).

Merujuk aturan tersebut, Mirza melanjutkan, para bupati dan wali kota di Lampung diminta menyesuaikan jadwal kerja ASN dengan skema fleksibel mencakup Work From Office (WFO), Work From Home (WFH), dan WFA.

Pemerintah daerah diminta membagi tugas pegawai agar layanan publik tetap berfungsi, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

"Sudah saya sampaikan, jadi bagaimanapun sistem kerja dilakukan harus terus memastikan bahwa layanan publik esensial tetap berjalan," pintanya.

2. Tekankan pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik

Ilustrasi seseorang menyimpan dokumen di komputer (pexels.com/Vojtech Okenka)

Selaras dengan kebijakan ini, Mirza turut menekankan pentingnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk memastikan layanan tetap optimal meskipun ada penyesuaian dalam jam kerja atau lokasi.

Oleh karenanya, para kepala daerah diminta untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi di wilayah masing-masing.

"Meski memasuki masa libur Labaran nanti, saya minta tetap jaga akses kanal pengaduan terbuka bagi masyarakat," katanya.

3. Upaya berkontribusi cegah kemacetan nasional

ilustrasi jalan macet (pixabay.com/Aled7)

Sebagaimana tujuan pemerintah, Mirza mengharapkan, kebijakan ini dapat mendukung distribusi arus mudik dan balik lebaran tahun ini, sehingga tidak terkonsentrasi dalam waktu bersamaan dan bisa mengurangi kemungkinan kemacetan parah di sejumlah titik utama.

"Meskipun sebagian besar pegawai bekerja dari luar kantor, pelayanan publik tetap harus berjalan normal," imbuh dia.