Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Tanyakan Legalitas RALB 2021

Bandar Lampung, IDN Times - Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang periode 2020-2025 mempertanyakan legalitas hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) terjadi di Gedung Graha Wangsa Jalan Yos Sudarso No.272, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Rabu (15/12/2021) lalu.
Permasalahan legalitas akan pelaksanaan RALB tersebut diketahui sempat berujung pada aksi unjuk rasa ratusan anggota koperasi di Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah (Pemkot) Bandar Lampung, Rabu (12/1/2022) kemarin. Mereka menuntut Dinas Koperasi dan UMKM Pemkot Bandar Lampung mengesahkan Ketua terpilih versi RALB 2021, Dedi Apriyadi.
"Terus terang secara hukum legalitasnya Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang ini (pimpinan Ketua Agus Sujatma) yang sah. Dan sebaliknya mereka (versi RALB Graha Wangsa) mempunyai susunan nama tersebut dinyatakan bahwa tidak sah," ujar Wakil Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang 2020-2025, Jolly Sanggam, saat dimintai keterangan, Kamis (13/1/2022).
1. Pengelolaan tertunda dikembalikan kepada kepengurusan koperasi

Terkait polemik terhadap pengelolaan koperasi selama ini tertunda, Jolly menyebut, berdasarkan forum rapat bersama pemerintah daerah setempat menyimpulkan, segala bentuk pengelolaan tertunda dikembalikan kepada pengurus sah Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang mulai 12 Januari 2022 kemarin.
"Terhadap kejadian ini sementara belum ada anggota yang mengundurkan diri. Kalau atas ancaman tersebut (mogok kerja buruh) alhamdulillah kegiatan bongkar muatan di pelabuhan tidak ada mengkhawatirkan berjalan lancar," ucap dia.
2. Pengurus koperasi masih terus menginventaris permasalahan terjadi

Disinggung terkait peserta aksi unjuk rasa dilakukan oleh sekelompok buruh mengatasnamakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Jolly tidak dapat memastikan hal tersebut.
"Kalau seluruhnya anggota saya kurang paham, kalau bicara (aksi demo) ditunggangi atau tidak indikasi ke arah sana ada. Apakah itu oleh oknum-oknum tertentu atau organisasi-organisasi tertentu yang menunggangi mereka, itu bukan ranah kita biarkan aparat keamanan," kata dia.
Selain itu, pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang mengaku saat ini tengah menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan kelembagaan koperasi tersebut. "Ya yang jelas kita menginventaris permasalahan," sambung dia.
3. KSOP Panjang pastikan aktivitas pelabuhan tetap berjalan normal

Pasca terjadi aksi unjuk rasa tersebut, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Hendri Ginting mengamini aktivitas pelabuhan setempat masih tetap berjalan dengan normal dan lancar.
"Memang kunjungan kapal awal-awal tahun memang belum banyak, sehingga aktivitas tidak ada gangguan. Jadi kami senang sekali objek vital semua menjaganya dan semuanya berjalan dengan lancar," imbuhnya.
Meski demikian, pihak KSOP Kelas I Panjang tetap berharap semua pihak bisa terus menjaga kondusifitas kondisi dan situasi pelabuhan.
"Harapan kami hal seperti itu (unjuk rasa) memang kebebasan berpendapat, ya tapi bagaimana pun pelabuhan harus kita jaga bersama dan kami sangat berharap adanya kesadaran, bahwa pelabuhan ini milik kita bersama tempat kita bekerja semuanya," tandas dia.