Meski Nanti Wapres, Mahfud MD Ngaku Tetap jadi 'Pendekar Hukum'

Beri contoh kritisi kebijakan impor era Jokowi

Bandar Lampung, IDN Times - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD menegaskan, dirinya akan tetap menjadi 'Pendekar Hukum' saat nanti menjadi sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029.

Pengakuan itu dikatakan Mahfud MD saat ditanyakan seorang mahasiswa terkait persoalan politik balas budi berujung lemahnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak tertentu di acara Tabrak, Prof! di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024).

"Saya akan tetap menjadi pendekar hukum, karena justru saya diangkat oleh koalisi untuk menjadi cawapres, itu tugasnya untuk penegakkan hukum," ujarnya.

Baca Juga: Dilaporkan Hina Gibran ke Bawaslu RI, Mahfud MD: Saya Gak Peduli

1. Tetap tegakkan hukum tanpa pandang bulu

Meski Nanti Wapres, Mahfud MD Ngaku Tetap jadi 'Pendekar Hukum'Cawapres Mahfud MD isi acara Tabrak, Prof! di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Kata Mahfud MD, reputasinya selama puluhan di bidang hukum tidak akan dikorbankan, hanya karena demi balas budi kepada seseorang atau kelompok tertentu. Meski nanti sudah menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

"Saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang hukum, hanya karena menjadi Wapres selama 5 tahun," imbuhnya.

2. Beri contoh kebijakan impor di era Jokowi

Meski Nanti Wapres, Mahfud MD Ngaku Tetap jadi 'Pendekar Hukum'Cawapres Mahfud MD isi acara Tabrak, Prof! di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Menurut Mahfud, sikap penegakan hukum itu telah dilakukannya sejak menjabat sebagai Manko Polhukam di Kabinet Presiden RI Joko 'Jokowi' Widodo. Itu bahkan telah disampaikannya dalam Debat Keempat Pemilu 2024.

Meski sebagai bagian pemerintahan, ia tak segan mengkritisi kebijakan impor di era Presiden Jokowi, yang sebelumnya menjabat berkomitmen menekan laju impor.

"Saya kritik dong, karena dulu janjinya tidak ingin impor kok sekarang makin banyak, masa tidak dikritik, kalau tidak mau mengkritiki dan dikritiki berarti orang itu tidak mau Indonesia ini maju, oke," imbuhnya.

3. Kebijakan pemerintah perlu diketahui masyarakat

Meski Nanti Wapres, Mahfud MD Ngaku Tetap jadi 'Pendekar Hukum'Cawapres Mahfud MD isi acara Tabrak, Prof! di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Mahfud MD mengatakan, segala hal kebijakan pemerintah bukan bersifat rahasia sudah seharusnya diketahui masyarakat tanpa harus disembunyikan.

"Karena saya bagian dari kabinet ya saya kritik, kalau itu anak buah saya ya saya pecat, bukan saya kritik saja, beberapa kali saya lakukan itu," tandasnya.

Baca Juga: Mahfud MD Janji Hapus Utang Petani dan Nelayan Rp688 Miliar

Topik:

  • Martin Tobing

Berita Terkini Lainnya