Perwali Angkot, Pengusaha Angkutan Wajib Berbentuk Badan Hukum?
Angkot Lampung. (Instagram/kapten_muda_official)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Peraturan Walikota (perwali) tentang trayek angkutan umum di Kota Bandar Lampung, pemilik kendaraan angkot wajib berbadan hukum. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu ketika diwawancarai IDN Times, Jumat (17/11/2023).
“Benar, jadi nanti kepemilikan kendaraan (angkot) ini harus berbentuk badan hukum. Seminimal mungkin berbentuk koperasi. Karena kalau dulu kan (usaha) angkot ini perorangan saja bisa masuk tapi sekarang harus bentuk koperasi,” jelasnya.
Baca Juga: Angkot Bandar Lampung akan Hidup Kembali, Perwali Trayek Masih Proses
1. Perwali trayek angkot sudah mempertimbangkan dari sudut pandang masyarakat dan pemilik usaha angkot
Trotoar jalan Bandar Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)Socrat mengatakan, kebijakan koperasi untuk pengusaha angkot tersebut bukan ide dari pemerintah kota melainkan sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Sehingga pemda hanya melaksanakan sesuai perintah saja.
“Tujuan kita untuk menghidupkan kembali angkot ini kan menanggapi kemauan masyrakat yang ingin melihat angkutan umum selain online. Sekaligus bisa memfasilitasi keinginan pihak ketiga atau yang bisa mengoperasionalkan angkutannya,” tuturnya.
Socrat pun meminta pengusaha angkot tidak merasa khawatir karena perwali trayek angkot ini sudah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan juga dari sisi pengusaha atau pemilik angkot.
2. Tak harus baru, kendaraan boleh beroperasi asal lolos uji kelayakan
Angkot Lampung. (Instagram/fikriwiranata94)Terkait mobil operasional, Socrat pun mengaku perwali juga akan mengatur syarat teknis atau kondisi mobil yang boleh beroperasi di jalanan Bandar Lampung. Ia tidak menjelaskan secara spesifik usia kendaraan boleh beroperasi namun dari segi kondisi harus baik.
“Ada peraturan soal itu juga. Saya kurang tahu detailnya tapi intinya mobil yang beroperasi pasti layak karena akan ada pengujiannya. Layak jalan baik dari pajak maupun mesinnya,” imbuhnya.
Ia juga menuturkan kendaraan tersebut tidak harus baru. Sehingga walau keluaran tahun lama pun namun jika masih bisa atau layak jalan tetap boleh beroperasi.
3. Target waktu penetapan wali terus mundur, aturan harus dibuat hati-hati
Kadishub Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)Sedangkan terkait target waktu penetapan perwali yang terus mundur. Socrat menyebutkan dalam perencanaan sebuah peraturan tidak bisa berpatokan pada waktu karena harus dibuat dengan hati-hati.
“Kalau soal peraturan ini saya tidak bisa mengatakan soal lama atau tidaknya ya, yang jelas semua harus berproses kan. Namanya juga mengeluarkan produk hukum, jadi ya harus hati-hati juga,” tutupnya.
Sebelumnya, Socrat menyebutkan perwali trayek angkot ini bakal selesai dan resmi di tetapkan pada akhir September 2023. Namun hingga kini Bagian Hukum Pemkot Bandar Lampung masih belum menyelesaikan draft aturan.
Baca Juga: UMP 2024 Lampung Diprediksi Hanya Naik 4 Persen, Buruh: Tidak Rasional
