Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN di Lampung Hanya Formalitas
- Penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada di Lampung dinilai tidak efektif
- Pemberlakuan sanksi yang kurang tegas, kurangnya koordinasi lembaga, dan minimnya edukasi menjadi indikasi penanganan yang hanya formalitas
- Kedekatan personal antara calon kepala daerah dengan ASN, pengaruh politik patronase, dan tekanan dari atasan membuat pelanggaran netralitas lebih tinggi saat Pilkada dibanding Pilpres
Bandar Lampung, IDN Times - Penanganan temuan atau laporan praktik pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Lampung dinilai tidak efektif alias hanya sebatas formalitas.
Akademisi Universitas Lampung (Unila), Darmawan Purba mengatakan, indikasi penanganan pelanggaran tersebut dapat dilihat dan diukur dari beberapa aspek, salah satunya terkait keterbatasan pengawasan dan verifikasi laporan pelanggaran netralitas ASN.
"Laporan ini sering kali sulit diverifikasi, karena keterbatasan cakupan pengawasan di lapangan," ujarnya dimintai keterangan, Jumat (4/10/2024).
1. Sanksi pelanggar netralitas ASN tidak tegas
Lanjut Darmawan, indikasi lainnya ialah pemberlakuan sanksi yang dapat dikatakan jauh dari kata tegas atau kurang konsisten. Walhasil, penindakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar netralitas ASN,
Kemudian kurangnya koordinasi antar lembaga; adanya pengaruh politik yang kuat, pemberian sanksi yang cenderung berbasis formalitas, serta minimnya edukasi dan sosialisasi.
"Beberapa indikasi ini berujung pada penanganan atau penindakan pelanggaran netralitas selama ini sama sekali tid efektif atau hanya formalitas," ujarnya.
2. Adanya kedekatan personal hingga tekanan petahana
Darmawan menyampaikan, sejumlah indikasi ikut menyebabkan persoalan pelanggaran netralitas ASN di Lampung tergolong lebih marak saat Pilkada dibandingkan selama momentum kontestasi Pilpres.
Sebab, adanya kedekatan personal yang lebih tinggi antara calon kepala daerah tertentu dengan ASN; pengaruh dan tekanan petahana dalam Pilkada. Ditambah lagi, petahana sering kali memegang kekuasaan administratif bisa mempengaruhi ASN secara langsung.
"Indikasi kehadiran politik patronase juga tak kalah kuat di tingkat lokal, yang cenderung lebih kuat di tingkat lokal, sehingga ASN memungkin terlibat dalam mendukung kandidat dengan harapan untuk mendapatkan promosi, posisi penting, atau bahkan keuntungan materiil," debutnya.
Akibatnya, kontestasi Pilkada lebih kompetitif dan kompleks dibandingkan Pilpres di tingkat daerah. "Dimana jumlah pemilih lebih sedikit dan potensi pengaruh dari setiap individu, termasuk ASN, menjadi lebih signifikan," lanjut dia.
3. Persoalan hierarki sampai motif pribadi pemulus karier
Bukan hanya alasan, Darmawan mengatakan, tren pemicu utama abainya ASN dalam menjaga sikap netralitas dikarenakan adanya kepentingan politik dan tekanan dari atasan. Pada banyak kasus, ASN acapkali mendapat tekanan dari atasan atau pihak memiliki kepentingan politik untuk mendukung paslon tertentu.
Pasalnya, posisi ASN menganut sistem hierarkis hingga terpaksa mematuhi perintah atasan, meskipun praktik tersebut terang-terangan melanggar peraturan. Termasuk menyangkut motif pribadi, sejumlah ASN mungkin melihat keterlibatan Pilkada sebagai cara mendapatkan keuntungan pribadi, semisal peningkatan karier atau fasilitas lainnya tatkala paslon dukungan memenangi Pilkada.
"Kembali lagi, budaya patronase juga kuat berperan membuat ASN merasa harus memberikan dukungan politik sebagai bentuk loyalitas kepada pihak-pihak yang dianggap bisa mempengaruhi karier mereka dibirokrasi," tandas dosen FISIP Unila tersebut.
