Lampung Perkuat Mitigasi El Nino, Kebut Bangun 1.200 Irigasi Pompa
- Pemprov Lampung memperkuat mitigasi dampak El Nino dengan percepatan pembangunan infrastruktur air dan pendampingan petani untuk menjaga ketahanan serta swasembada pangan daerah.
- Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengantisipasi kekeringan serta menjaga produktivitas pertanian di seluruh kabupaten/kota.
- Pemprov Lampung mendorong pelatihan teknis bagi penyuluh pertanian agar mampu menyusun dokumen perencanaan infrastruktur secara mandiri, mempercepat program pengairan, dan memperkuat sinergi antarinstansi.
Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak perubahan iklim dan ancaman El Nino terhadap sektor pertanian. Upaya dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur air hingga penguatan pendampingan petani di daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan langkah strategis tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian dilakukan lewat kolaborasi bersama Kementerian Pertanian RI agar tren peningkatan produksi pangan di Lampung tetap terjaga secara berkelanjutan.
“Program yang dijalankan meliputi penyediaan benih unggul, alsintan, pupuk subsidi, pengendalian organisme pengganggu tanaman hingga pengawalan harga gabah dan jagung,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
1. Produksi pangan Lampung naik 16 persen
Capaian sektor pertanian Lampung turut mendapat perhatian pemerintah pusat. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian RI, Tin Latifah, menyebut produksi pangan Lampung pada 2025 meningkat lebih dari 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Elvira menilai tantangan utama pertanian Lampung saat ini masih berkaitan dengan tata kelola dan ketersediaan infrastruktur air. Ia menjelaskan, saat musim hujan sejumlah wilayah pertanian masih rentan mengalami banjir dan genangan akibat minimnya embung penampung serta sistem drainase yang belum optimal.
“Kondisi sebaliknya terjadi ketika musim kemarau tiba. Ketika musim kemarau, terlebih saat fenomena El Nino, lahan pertanian kita justru rawan mengalami kekeringan,” ucapnya.
2. Bangun 1.200 irigasi perpompaan
Sebagai langkah antisipasi, Elvira melanjutkan, Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian mempercepat penguatan infrastruktur air pada tahun anggaran 2026. Program tersebut meliputi pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan di seluruh kabupaten/kota.
Termasuk, fasilitasi irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air, hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Menurutnya, program irigasi perpompaan menjadi bagian penting dari menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kemarau panjang dan potensi El Niño 2026.
“Penguatan sistem pengairan diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman, menekan risiko gagal panen, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 juga mendorong percepatan rehabilitasi jaringan irigasi lewat intervensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Kebijakan ini diharapkan mempercepat perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder hingga pintu-pintu air yang selama ini menjadi kendala distribusi air di sejumlah daerah pertanian," sambung Elvira.
3. Penyuluh pertanian diharapkan dapat pelatihan teknis
Di sisi lain, Elvira turut menyoroti kendala administratif dalam pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI. Dalam sistem tersebut, pemerintah daerah diwajibkan melampirkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Menurutnya, sebagian besar penyuluh pertanian lapangan maupun aparatur daerah belum memiliki kemampuan teknis untuk menyusun dokumen tersebut secara mandiri. Karena itu, Pemprov Lampung berharap Kementerian PU melalui BBWS dapat memberikan pelatihan teknis kepada penyuluh pertanian dan aparatur daerah.
“Kami berharap kapasitas teknis di lini lapangan semakin kuat sehingga percepatan pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Elvira juga menambahkan, Pemprov Lampung juga terus menjaga soliditas koordinasi antara pemerintah daerah dan penyuluh pertanian pascaalih tugas penyuluh menjadi pegawai Kementerian Pertanian.
“Sinergi yang kuat di lapangan menjadi kunci utama agar seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan sukses demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai,” imbuhnya.
