2 Tersangka Pembukaan Jalan Ilegal TNBBS Lambar Terancam 10 Tahun Bui

Dwi menjelaskan, kasus ini bermula ketika Balai Besar TNBBS menggelar Operasi Pengamanan Hutan di kawasan Resor Ulu Belu, Dusun Margajaya, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan aktivitas pembangunan jalan menggunakan satu unit hydraulic excavator di dalam kawasan taman nasional.

Kemudian petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan dua orang berada di lokasi, serta menyita satu unit alat berat diduga digunakan untuk membuka jalan secara ilegal. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan proses penyidikan.

"Jalan yang dibuka secara ilegal di kawasan konservasi tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi perambahan, pembalakan liar, perburuan satwa, dan berbagai kejahatan kehutanan lainnya," ucapnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 50 ayat (3) huruf a juncto Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor (UU No) 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 20 huruf c KUHP serta UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menurut Dwi, S dan TN akan terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp2 miliar. Pasalnya, pembukaan akses secara ilegal di kawasan taman nasional merupakan ancaman serius bagi kelestarian kawasan konservasi.

"Karena itu, setiap upaya membuka akses secara tidak sah harus dihentikan sejak dini untuk mencegah kerusakan yang lebih luas," tegas dia.

Lebih lanjut penegakan hukum harus menjadi instrumen untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi, sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan. "Perlindungan taman nasional bukan hanya menjaga pohon dan satwa liar, tetapi juga mempertahankan fungsi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat sekarang maupun generasi yang akan datang," tambahnya.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra, Hari Novianto menegaskan, penyidikan tidak akan berhenti pada penetapan dua tersangka. Pasalnya, penyidik akan mengusut tujuan pembukaan jalan, pihak yang memerintahkan, pihak yang membiayai, hingga siapa saja yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.

"Penggunaan alat berat di dalam kawasan taman nasional menunjukkan adanya tindakan yang terencana dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Setiap orang yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti," tegas Hari.

Kementerian Kehutanan turut menyatakan akan terus memperkuat penegakan hukum terhadap setiap bentuk perambahan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara ilegal. "Ini sebagai upaya menjaga keanekaragaman hayati, habitat satwa liar, serta fungsi ekologis hutan bagi generasi mendatang," imbuh Hari.