Lampung Minim Perkembangan Kawasan Picu Hilangnya Trayek Tol Laut

17 Sep 2022, 10:00 WIB

Potret udara Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung. (Instagram/@rivaldihananto)

Bandar Lampung, IDN Times - Provinsi Lampung tidak masuk daftar 34 trayek Program Tol Laut di sepanjang 2022. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, melalui Ditjen Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 8 Tahun 2022.

Kebijakan pusat mengesampingkan Lampung masuk skema program nasional gagasan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah berlangsung selama 8 tahun tersebut menjadi kesekian kalinya. Padahal, Pelabuhan Panjang sempat diresmikan melayani rute tol laut hingga Jawa Timur Juni 2016 silam.

Eksistensi tol laut Pelabuhan Panjang kala itu dilayani PT Atosim Lampung dengan jumlah armada 3 kapal Roll-on/Roll-off (RoRo) yaitu, KM Mutiara Sentosa II, KM Mutiara Sentosa III, dan KM Mutiara Timur I harus meredup usai sempat beroperasi kurang dari 2 tahun. Penyebabnya, lantaran tak diiringi dukungan pola perkembangan kawasan, semisal pada industri, perkebunan, maupun pertanian.

"Jadi kawasan kita lokasi kegiatan ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan, pemukiman, dan lain sebagianya ternyata tidak berubah ketika pola perkembangan transportasi muncul. Sebab tidak terkoneksi dengan pola yang sudah ada dikarenakan hal baru," Dosen KK Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur (PPI) PWK ITERA, Ilham Malik kepada IDN Times, Jumat (16/9/2022).

1. Pengembangan diperlukan integritas antara moda dan keterhubungan lokasi produksi

Ilustrasi pembangunan (IDN Times/Arief Rahmat)

Ilham melanjutkan, ketersendatan konektivitas perkembangan transportasi dengan kawasan di Provinsi Lampung disebut menjadi penyebab utama penghalang kemajuan penggunaan trayek tol laut Pelabuhan Panjang. Alhasil diluar aktivitas normal, hanya sesekali difungsikan sebagai tol laut, semisal kala memasuki periode arus mudik dan balik momen Hari Raya Idul Fitri.

Oleh karenanya, pengembangan pola transportasi laut harus dukung integrasi antar moda dan keterhubungan antara lokasi produksi dengan pasar, hingga diperlukan pembagian peranan antar kewilayahan.

"Siapa memproduksi apa, siapa saja yang membutuhkan, dan di mana saja. Kemudian baru saling bertukar barang menggunakan angkutan laut, hingga tol laut menjadi konektor tiap aktivitas pergerakan barang yang lebih efisien dan efektif," imbuh dia.

Bukan tanpa alasan, mengingat operasionalisasi tol laut menggunakan kapal besar, hingga otomatis turut membutuhkan biaya besar. "Skala angkutan besar pada akhirnya pola kompetitif dan juga pola koordinatif antar daerah bisa berjalan, baru menjadikan tol laut sebagai konsepsi konektivitas antar daerah kian efektif," lanjut Ilham.

2. Kurang memperhatikan olahan produksi asal Lampung

IDN Times/Dhana Kencana

Penyebab lainnya kemunduran perkembangan tol laut di Lampung, lantaran dinilai kurangnya perhatian pemerintah terhadap olahan produksi asal Lampung. Itu kemungkinan tidak banyak dikonsumsi atau difungsikan oleh masyarakat tinggal di wilayah tujuan pengiriman barang.

"Akhirnya tidak ada pengangkutan barang skala besar dan rutin yang membutuhkan tol laut. Ini juga membuat tol laut tidak berkembang, karena usernya atau penggunanya tidak banyak," ucap Ilham.

Kondisi tersebut membuat para pengusaha angkutan moda transportasi laut tidak maksimal mendapatkan keuntungan atas geliat tol laut di Pelabuhan Panjang. "Harus diingat, kapasitas angkut besar sementara keterisian muatan rendah. Ini tidak visibel bagi bisnis kapal dan menyebabkan pengembang tol laut di Lampung tidak berjalan," sambungnya.

3. Diperlukan perencanaan optimalisasi matang

Ilustrasi Kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara 4. (dok. Kemenhub)

Ilham pun berharap, pemerintah daerah di masa sekarang dapat mengembangkan program yang sejatinya sudah harus terlaksana sejak lama tersebut. Tentunya, harus melalui perencanaan optimalisasi matang dengan mengatur pola distribusi barang.

"Distribusi melalui apa saja, menggunakan apa saja, dan dikemas dengan apa saja. Dengan begitu, apa yang diproduksi Lampung bisa dikonsumsi sebanyak-banyaknya dengan tujuan pasar bukan sekadar ke Pulau Jawa," ucap dia.

Produksi besar-besaran barang tentu akan menimbulkan optimalisasi angkutan menggunakan armada kapal-kapal. "Inilah baru bisa membuat pengelola kapal dan subsidi kian optimal, sementara usernya merasa rendah biaya transportasi," tambah pria berkacamata tersebut.

4. Pemprov berencana bangun pelabuhan baru di Mesuji

Sket pembangunan Pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Mesuji. (IDN Times/Istimewa)

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi mengamini dampak positif kehadiran trayek tol laut telah hilang di zaman gubenur periode sebelumnya. Maka dari itu, masa kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi telah memikirkan pengembangan kembali pemanfaatan proyek nasional tersebut.

Misalnya, melalui perencanaan Pemprov Lampung dalam pengembangan Pelabuhan Tanah Merah, yang bakal menjadi akses perdagangan dan pemenuhan Logistik Pangan. Rencana itu juga telah disampaikan Arinal dalam Forum Rakor Gubernur se-Sumatera dan telah dilakukan penandatanganan MOU antara Pemprov Lampung dan Pemprov Bangka-Belitung.

"Gubernur juga telah berkoordinasi dan mendorong Kemenhub RI untuk melakukan percepatan pembangunan dan membuka alur logistik Tanah Merah dan Batu Balai," terang Kusnardi.

Ia turut menambahkan, gubernur menilai bahwa Sungai Mesuji memiliki panjang 220 KM dan luas DAS 2053 KM², itu memiliki potensi sumber daya air dan perikanan yang besar untuk dikembangkan. Oleh karenanya, terkait itu pemerintah daerah telah memfasilitasi dan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk membangun Balai Benih dan Budidaya Perikanan di wilayah Mesuji.

"Seperti pernah disampaikan pak gubernur, Mesuji akan dijadikan sebagai Kabupaten Perikanan. Itu semua sudah disampaikan ke pusat melalui kementerian terkait," tambah Kusnardi.

5. Pengembangan terhalang pandemik COVID-19

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Lebih lanjut Kusnardi menjelaskan, rencana pengembangan tol laut bukan baru-baru ini kembali dipikirkan pemerintah daerah, melainkan telah dibahas sejak 2019 lalu atau tepat sejak awal kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wagub Chusnunia Chalim. Namun perencanaan harus terhalang akibat pandemik COVID-19.

Olehnya karenanya, Pemprov Lampung ke depan berharap upaya perbaikan perekonomian semakin normal, dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui tol laut, termasuk dalam urusan penanggulangan inflasi.

"Saya yakin, ke depan semua moda transportasi akan kita hidupkan lagi. Termasuk tol laut, apalagi Indonesia memang negara maritim, ke depan pasti insaallah akan kita hidupkan," tandas mantan Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Provinsi Lampung tersebut.