KPU Lampung Selatan Gelar FGD Bahas Penetapan Dapil dan Pencalonan
- Forum FGD membahas pentingnya dapil dan mekanisme pencalonan
- Kesbangpol menekankan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dalam representasi politik
- Distribusi kursi DPRD Lampung Selatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan prinsip pendapilan nasional
Lampung Selatan, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penetapan Dapil dan Pencalonan Pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” di Aula Kantor KPU setempat.
Ketua KPU Lampung Selatan, Rival Arian, mengatakan, penetapan daerah pemilihan (dapil) maupun mekanisme pencalonan bukan hanya urusan teknis, melainkan bagian penting untuk menjaga kualitas demokrasi yang sehat.
“Melalui forum ini, KPU Lampung Selatan mengajak bapak-ibu semua untuk memberi masukan terkait realitas keterwakilan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kami berharap diskusi ini menjadi ruang yang sehat sehingga menghasilkan kesepahaman bersama tentang pentingnya dapil yang prestatif dan mekanisme pencalonan yang transparan dan inklusif,” ujar Rival, Rabu (17/9/2025).
1. Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat demokrasi
Rival menyampaikan, masukan dari seluruh pihak yang hadir akan menjadi bahan pertimbangan berharga. Hasil diskusi selanjutnya akan diteruskan sebagai masukan resmi kepada KPU Provinsi Lampung dalam merumuskan langkah strategis penyelenggaraan demokrasi ke depan.
"Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus membahas representasi politik masyarakat di daerah," ujarnya.
Melalui FGD ini, KPU Lampung Selatan berharap dapat terbangun pemahaman kolektif antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, penyusunan dapil tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga mampu mewujudkan demokrasi yang transparan, representatif, dan berkualitas di Bumi Khagom Mufakat.
2. Kesbangpol: Peran semua pihak sangat penting
Kepala Badan Kesbangpol Lampung Selatan, Martoni Sani, turut menekankan pentingnya peran serta seluruh pihak menyukseskan tahapan pemilu. Menurutnya, representasi politik tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta partai politik.
“Keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah menjadi penentu dalam memastikan representasi politik berjalan sesuai aturan,” jelas Martoni.
3. Distribusi kursi DPRD Lampung Selatan
Sebagai narasumber, Subagyo memaparkan Lampung Selatan memiliki alokasi 50 kursi DPRD. Sesuai aturan, setiap dapil mendapatkan minimal tiga kursi. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 800 ribu jiwa, distribusi kursi DPRD sangat dipengaruhi oleh perhitungan demografis.
“Jika dikaitkan dengan rumus perhitungan, jumlah penduduk yang lebih dari 100 ribu akan mendapat jatah kursi. Hal ini menjadi dasar dalam menyusun daerah pemilihan (dapil),” jelas Subagyo.
Ia juga menegaskan pentingnya penerapan tujuh prinsip pendapilan yang telah menjadi acuan nasional, di antaranya kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, kesinambungan dapil dari pemilu sebelumnya, serta keterwakilan masyarakat secara adil.
