Fiskal Lampung Melonjak, Rektor UBL Sebut Strategi Pemprov Tepat
- Pemerintah Provinsi Lampung mencatat kemajuan besar dalam pengelolaan fiskal tahun 2025, dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah melampaui rata-rata nasional.
- Lonjakan drastis terjadi dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah selama Maret hingga April 2025, membuat Lampung berubah dari provinsi tertinggal menjadi yang paling progresif dalam pengelolaan anggaran.
Bandar Lampung, IDN Times – Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mencatatkan kemajuan besar dalam pengelolaan fiskal 2025. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tercatat melampaui rata-rata nasional, bahkan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), M Yusuf S Barusman menyampaikan realisasi pendapatan daerah per 10 Mei 2025 tercatat sebesar 30,23 persen. Sementara belanja daerah mencapai 24,62 persen.
“Saya mengapresiasi langkah cepat Pemprov Lampung dalam mengakselerasi belanja dan pendapatan daerah. Ini membuktikan strategi yang tepat bisa menghasilkan capaian luar biasa,” katanya, Selasa (13/5/2025).
1. Sempat masuk provinsi pendapatan terendah
Hal menarik, capaian ini datang hanya beberapa hari setelah data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 menunjukkan Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional.
Namun, lonjakan drastis terjadi selama Maret hingga April 2025. Realisasi pendapatan naik lebih dari 21 poin persentase, dan belanja meningkat hampir 19 poin.
"Percepatan ini membuat Lampung berubah dari daerah tertinggal jadi provinsi yang kini dinilai paling progresif dalam pengelolaan anggaran," ujar Yusuf.
2. Tiga strategi kunci
Menurut Yusuf, keberhasilan ini tak lepas dari terobosan fiskal adaptif yang diterapkan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Ia menyebut setidaknya ada tiga strategi kunci yang diterapkan:
- Penyesuaian penatausahaan kas dengan capaian pembangunan fisik dan sosial.
- Integrasi Dana BOS dan dana BLUD ke dalam sistem pelaporan fiskal terpusat.
- Optimalisasi efisiensi perputaran kas agar dampak fiskal langsung dirasakan masyarakat.
"Ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang meminta daerah menjadikan belanja pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi lokal," jelasnya.
3. Tetap waspada risiko ekonomi
Meski memuji capaian tersebut, Yusuf tetap mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola APBD.
“APBD itu bukan sekadar angka, tapi instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi daerah. Kita juga perlu mencermati dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejauh ini langkah Pemprov Lampung sudah berada di jalur yang tepat. Namun, pengawasan dan dukungan tetap dibutuhkan agar hasilnya berkelanjutan. “So far so good. Ini harus terus dikawal dan didukung,” tambahnya.
