DAMAR: 31 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 2024 di Lampung

Meda menjelaskan, dampak ganda dialami oleh korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, alih-alih mendapatkan perlindungan dan dukungan, beberapa korban justru diminta untuk pindah sekolah oleh pihak sekolah demi menjaga citra institusi tersebut.

Menurutnya, langkah ini justru semakin menyudutkan korban, yang kehilangan hak pendidikannya dan tidak mendapatkan keadilan.

“Kami sangat menyesalkan adanya kecenderungan pihak sekolah yang lebih mengutamakan citra mereka daripada melindungi hak-hak korban,” jelasnya.

Meda mengungkapkan, ada tantangan dalam penegakan hukum, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah diterapkan.

Dalam beberapa kasus, pihaknya menemukan adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Padahal regulasi yang ada tidak memperbolehkan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui perdamaian.

“Mediasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum sering kali memberi celah bagi pelaku untuk menghindari hukuman berat. Ini menjadi masalah besar dalam pemberantasan kekerasan seksual,” ungkapnya.

Meda menegaskan, perlunya perbaikan sistem penanganan kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak. Mereka juga menyerukan agar regulasi yang ada dapat diterapkan dengan lebih tegas tanpa celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku.

DAMAR berharap, ke depannya tidak ada lagi korban yang kehilangan haknya, dalam pendidikan maupun dalam mendapatkan keadilan.

“Perlindungan bagi korban harus diperkuat. Kami berharap penegakan hukum yang lebih konsisten dan tanpa kompromi demi keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual,” tuturnya.