BPK RI Soroti Temuan Laporan Keuangan Pemprov Lampung 2021

Lebih lanjut Novian menjelaskan, temuan BPK RI dimulai dari penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan hasil penjualan BUMD tidak dipisahkan. Itu sejatinya tak berdasarkan perkiraan terukur secara rasional dan dapat dicapai.

Kemudian terkait pengelolaan UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung dan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Lampung diduga tidak sesuai kebutuhan. Termasuk belanja pemeliharaan kendaraan 2021 pada Sekda sebesar Rp87,12 juta dan Sekretariat DPRD Rp557,11 juta juga tidak sesuai ketentuan.

Selain itu didapati kegiatan konstruksi gedung perawatan bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan neurologi RSUAM, juga dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi Rp2,93 miliar dan kurang volume Rp78,38 juta,

"Kami juga menemukan kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan lapis perkerasan aspal dan beton serta lapis pondasi pada Dinas BMBK sebesar 2,96 miliar. Terakhir, piutang TGR RSUAM Lampung sebesar 6,18 miliar belum dipulihkan. Angka kemiskinan Lampung tertinggi ke-14 secara nasional," papar Novian.

Meski mendapat sederet permasalahan dalam laporan anggaran keuangan tersebut, Novian menjelaskan, temuan ini tidak begitu berpengaruh terhadap derajat kewajaran telah diberikan Pemprov Lampung,

Sehingga Pemprov Lampung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2021. Opini WTP kali ini diketahui merupakan kedelapan kali diterima pemerintah daerah setempat secara berturut-turut.

"Laporan keuangan ini termasuk implementasi atas rencana aksi akan dilaksanakan, maka BPK memberikan Opini WTP kedelapan kali secara berturut-turut, tapi jelas harus ada perbaikan ke depan," imbuhnya.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengungkapkan bila dirinya dan jajaran akan menerima segala bentuk masukan koreksi dan langkah-langkah perbaikan atas rekomendasi BPK dan berkoordinasi bersama pihak BPKP Bandar Lampung.

"Temuan-temuan ini akan kami segera tindaklanjuti, demi perbaikan kedepan. Jangan merasa, bahwa kita seolah-olah sudah benar tetapi apapun bentuknya akan segera di tindaklanjuti," katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah menyusun rencana aksi atau action plan agar tidaklanjut hasil audit dapat segera terselesaikan tepat waktu. "Setelah semua selesai, kami akan sampaikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2021 kepada DPRD, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," lanjut dia.

Terkait angka kemiskinan nasional masih menduduki urutan 14, Arinal cukup optimistis memperbaikinya dalam waktu dekat, sehingga angka itu akan terus mengalami penurunan kedepan sejalan dengan meningkatnya perekonomian daerah.

"Hanya tiga daerah tinggi, Kabupaten Lampung Utara, Mesuji, Way Kanan dan sedikit di Pesisir Barat. Kami yakin ini akan terus menurun karena perekonomian kita sudah mulai bangkit pasca pandemik COVID-19 terkendali," tandasnya.