Perang Rusia-Ukraina Pengaruhi Harga Minyak Dunia, Pertalite tak Naik
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Meski minyak mentah dunia terus melonjak akibat konflik Rusia-Ukraina, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memastikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini banyak menggunakan Pertalite.
Mendukung upaya stabilitas perekonomian nasional, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman menjelaskan, Pertamina sebagai BUMN yang berperan dalam mengelola energi nasional juga sangat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penetapan harga produk BBM.
Menurutnya, Pertamina sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, sehingga meski harga minyak dunia menembus 130 US dolar per barel. Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memutuskan harga Pertalite akan tetap diharga jual Rp7.650 per liter.
Harga Pertalite tak berubah tiga tahun terakhir
Fajriyah mengatakan, harga Pertalite tidak berubah sejak tiga tahun terakhir dan saat ini porsi konsumsi Pertalite adalah yang terbesar atau sekitar 50 persen dari total konsumsi BBM nasional. Sehingga pemerintah terus melakukan pembahasan untuk skenario kompensasi Pertalite agar stabilisasi harga Pertalite dapat terjaga.
Fajriyah menyatakan, untuk mengurangi tekanan lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap peningkatan biaya penyediaan BBM, Pertamina terus melakukan berbagai efisiensi di segala lini, termasuk menekan biaya produksi BBM dalam negeri.
"Di antaranya memaksimalkan penggunaan minyak mentah domestik dan mengoptimalkan penggunaan gas alam untuk penghematan biaya energi," paparnya dalam pernyataan resmi, Kamis (10/3/2022).
Baca Juga: Cara Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Peringati Bulan K3, Banyak Lomba!
Penyesuaian harga dilakukan selektif
Pertalite. (Dok. Pertamina)Menurut Fajriyah, pihaknya juga meningkatkan produksi kilang untuk produk yang bernilai tinggi. Selain itu, penyesuaian harga produk juga dilakukan secara selektif, hanya untuk BBM Non Subsidi tertentu seperti Pertamax Series maupun Dex Series yang porsi konsumsinya hanya sekitar 15 persen dari total konsumsi BBM nasional.
Jenis BBM ini pun sebagian besar dikonsumsi oleh kalangan konsumen mampu, pemilik kendaraan pribadi jenis menengah ke atas. Ke depannya, harga produk BBM ini akan terus disesuaikan secara rutin mengikuti harga pasar sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri ESDM No. 62 tahun 2017.
“Pertamina sangat berhati-hati dalam menetapkan harga. Namun kami yakin segmen konsumen ini telah merasakan manfaat BBM berkualitas yang lebih hemat dan lebih baik untuk perawatan mesin kendaraan. Sehingga dapat menerima harga yang selama ini tetap sangat kompetitif dibandingkan produk yang sejenis lainnya,” jelas Fajriyah.
Ekskalasi konflik Rusia-Ukraina pengaruhi harga komoditas energi
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, risiko global mengalami eskalasi akibat konflik Rusia-Ukraina, dan akhirnya memengaruhi kenaikan harga yang tinggi atas komoditas energi, baik itu minyak mentah, batu bara, hingga gas. “Peningkatan harga minyak mentah dunia tentunya berdampak terhadap APBN,” katanya
Isa mengatakan, secara keseluruhan, kenaikan harga komoditas termasuk Indonesian Crude Price (ICP) memang berdampak positif terhadap pendapatan negara, terutama PNBP. Namun demikian, jelasnya, kenaikan harga komoditas juga berdampak terhadap belanja negara.
“Terutama subsidi energi yang menjadikan ICP menjadi salah satu parameter utama dalam perhitungannya,” urainya.
Pemerintah terus pantau pergerakan hanya minyak dunia
Ilustrasi kilang minyak (IDN Times/Arief Rahmat)Pemerintah lanjut Isa, akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan mengukur dampaknya terhadap APBN. Pemerintah akan mengambil kebijakan yang diperlukan secara menyeluruh dengan melihat dari sisi potensi penerimaan negara, beban terhadap belanja negara serta konsekuensi terhadap pembiayaan anggaran.
"Tentu saja, imbuhnya, “Dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang saat ini baru pulih dari dampak Pandemi COVID-19,” paparnya
Isa menegaskan, pemerintah akan terus melakukan monitoring perkembangan perekonomian. Termasuk volatilitas harga komoditas terkini dalam rangka antisipasi kebijakan.
“Pemerintah akan memastikan respons kebijakan mengutamakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga supply barang kebutuhan pokok masyarakat, baik pangan maupun energi. Serta menjaga keberlanjutan fiskal yang mendukung dunia usaha,” jelasnya.
Baca Juga: Pertamina Prediksi Konsumsi Avtur saat MotoGP Mandalika Naik 300 Persen