Tolak UU Cipta Kerja, Jefri Nichol Turun ke Jalan Bersama Mahasiswa
Bandar Lampung, IDN Times - DPR resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, akhir Maret 2023 lalu. Menanggapi pengesahan undang-undang dianggap tidak berpihak pada rakyat itu, mahasiswa melakukan aksi tolak pengesahan Perppu Cipta Kerja di depan kantor DPR RI, Kamis (6/4/2023).
Aksi ini menjadi sorotan publik karena ada seorang aktor ternama Jefri Nichol turut serta menyampaikan orasi dalam aksi tersebut. Foto dan video aksi diunggah Jefri ke media sosial tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah kalangan artis dan netizen yang menganggap Jefri Nichol pemberani.
Berikut ini IDN Times rangkum potret Jefri Nichol ikut aksi di depan kantor DPRD dan sejumlah protes yang dilakukan.
1. Jefri Nichol berorasi sambil mengangkat payung hitam. Menurutnya itu menjadi symbol matinya nilai kemanusiaan
2. Dalam orasinya pemeran film Dear Nathan itu menyampaikan turut berduka cita atas matinya nalar dan kemanusiaan, "yang di dalam sana bukan manusia tapi tikus-tikus yang membela oligarki dan orang-orang korup," teriak Jefri Nichol
3. Tak hanya orasi Jefri juga melakukan aksi simbolis melempar bangkai tikus ke dalam Gedung DPR serta melepaskan tikut-tikus yang masih hidup masuk melalui celah pagar
4. Meski mendapat rispek dari netizen dan beberapa kalangan artis, tak sedikit juga netizen mempertanyakan apakah Jefri Nichol benar-benar memahami undang-undang tersebut
5. Tentu saja, pemilik akun instagram Chulo Papi itu menjawab lantang " Tinggal google aja nanti juga keluar mana yang bermasalah. Gak perlu orang pinter buat tau kalau banyak yang bermasalah," tulisnya
6. Aktor kelahiran 1999 itu membagikan beberapa persoalan dalam Perppu Cipta Kerja seperti upah buruh, cuti karyawan dan eksploitasi hutan
7. Di media sosial Twitter Jefri Nichol juga kerap membagikan kritiknya pada kinerja pemerintah dianggap merugikan masyarakat sipil
