Temuan Bawaslu Lampung dalam Proses Coklit Pilkada 2024

Iskardo mengatakan, terdapat beberapa temuan menjadi fokus Bawaslu dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi serta saran perbaikan sebanyak 180 saran. Temuan tersebut di antaranya, di Kota Bandar Lampung Kelurahan Enggal TPS 9, yang tercoklit hanya 2 KK saja dengan alasan sekitar 480 pemilih lainnya masuk ke alamat Kelurahan Pahoman.

Kemudian, di Kabupaten Lampung utara, per tanggal 12 Juli 2024 di lingkungan Alang Alang Lebar dan Sukajaya Kelurahan Kota Alam, pemilih belum ada yang dicoklit. Faktor penyebabnya karena tidak ada TPS di lokasi tersebut dan digabung dengan TPS di jalur 2 kebon 4 Kelurahan Tanjung harapan.

Namun 13 Juli 2024 Pantarlih di Alang Alang Lebar sudah mencoklit sejumlah 20 KK. Kemudian di hari yang sama di Dusun Sukajaya ada 79 KK, sudah dicoklit 69 KK kurang 10 KK lagi.

Sedangkan di Kabupaten Mesuji, pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung karena pemilih yang terdaftar pada form A daftar pemilih tidak berada pada Desa administratifnya yaitu desa induk Labuhan Batin. <elainkan tinggal di tanah belum resmi atau yang biasa disebut dengan wilayah Register 45 dan Register 45 jarak sekitar 20 KM dari desa administratif.

“Dari hasil pengawasan, Pantarlih melakukan coklit di Desa Induk tanpa mendatangi langsung pemilih di rumahnya karena rumah pemilih tidak berada di desa administratif dan hanya melakukan pencoklitan menggunakan data KK yang ada di kantor Desa Labuhan Batin berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat berdasarkan arahan berjenjang dari PPS, PPK dan KPU dan juga tidak menempelkan stiker coklit, sehingga pantarlih tidak dapat menemukan pemilih di desa Administratif,” jelasnya.

Lebih lanjut Iskardo menyampaikan, terkait 180 saran perbaikan diberikan di antaranya, terdapat KK tidak dicoklit tetapi ditempel stiker dan KK sudah dicoklit tapi tidak ditempel stiker. Kemudian, pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung serta tidak menggunakan atribut lengkap saat coklit.

Saran perbaikan terhadap temuan lainnya seperti terdapat pemilih meninggal dunia dicoklit, pemilih yang dicoklit tapi tidak mendapat Formulir Model A tanda bukti coklit. Ada juga pemilih yang dicoklit tapi tidak diminta menunjukkan KTP/KK/identitas lainnya.

"Pemilih yang identitasnya tidak sesuai dalam daftar pemilih, stiker coklit yang tidak terisi lengkap, pemilih yang sudah berusia 17 tahun namun tidak dicoklit, pemilih TNI dicoklit, pantarlih kekurangan stiker, pemilih berdasarkan hasil pencoklitan meninggal dunia, namun faktanya masih hidup dan masih terdapat Pemilih belum di Coklit,” jelas Iskardo.

Iskardo mengatakan, dalam mewujudkan kondusifitas pelaksanaan pemilihan, menjadi fokus pengawasan yakni tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Lampung melakukan berbagai upaya dan strategi pencegahan. Strategi pencegahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat imbauan kepada KPU, dan stakeholder terkait yang dianggap subjek rawan pelanggaran.

“Memetakan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) berdasarkan karakter wilayah, fokus kepada kepatuhan prosedur dan isu krusial, saran perbaikan, edukasi dan publikasi kerja pengawasan dan pendirian posko aduan masyarakat, juga terus mengintensifkan pelaksanaan Patroli Kawal Hak Pilih,” ujarnya.