Realisasi APBD Kota Bandar Lampung Capai 70 Persen
- Realisasi APBD Kota Bandar Lampung tahun 2024 sudah mencapai 70 persen dari anggaran Rp2,7 triliun
- Pendapatan Asli Daerah menyumbang Rp1 triliun, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,69 triliun
- Pemkot Bandar Lampung yakin realisasi APBD akan mencapai 90 persen di akhir tahun, dengan fokus belanja gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur
Bandar Lampung, IDN Times – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung tahun 2024 telah mencapai 70 persen dari total anggaran sebesar Rp2,7 triliun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan, mengatakan bahwa dari total anggaran APBD sekitar 70 persen telah terealisasi hingga awal Oktober 2024.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) menyumbang sebesar Rp1 triliun, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,69 triliun," katanya.
1. Meningkat sampai 90 persen
Ramdhan berharap bahwa realisasi ini dapat meningkat hingga mencapai 90 persen di akhir tahun. "Kami optimis, meskipun 100 persen tidak mungkin tercapai," ujarnya.
Ia juga menyampaikan peningkatan PAD ini diharapkan dapat mendukung berbagai program pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung.
2. Belanja merata di semua OPD
Dalam proses realisasi belanja, Ramdhan menyebutkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara merata di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Serapan belanja tidak ada yang menonjol, semuanya rata," tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemkot Bandar Lampung berupaya untuk mengalokasikan anggaran dengan adil dan proporsional. "Sehingga semua sektor mendapatkan perhatian yang sama," jelasnya.
Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua program dan proyek yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
3. Fokus akhir tahun
Menjelang akhir tahun 2024, Ramdhan menyatakan bahwa fokus utama dari sisa anggaran akan diarahkan pada belanja gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur di Kota Tapis Berseri.
Belanja gaji pegawai menjadi prioritas utama untuk memastikan kelangsungan operasional pemerintahan. "Pastinya gaji pegawai akan menjadi prioritas, sementara sisanya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota," tuturnya.
