Pemprov Lampung Tuntaskan Tahap Administrasi Program Tiga Juta Rumah

Marindo menjelaskan, tahap administrasi meliputi penyusunan dan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pengaturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kedua aturan ini telah disosialisasikan kepada masyarakat agar proses perizinan pembangunan rumah berjalan sesuai ketentuan.

“Lampung termasuk daerah yang sudah selesai dalam tahapan administrasi pembangunan tiga juta rumah. Masyarakat juga sudah mulai diedukasi untuk segera mengurus PBG dan BPHTB,” ujarnya.

Terkait pembagian jumlah rumah yang akan dibangun di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir, Pemprov Lampung masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi sebelumnya, program tiga juta rumah dibagi masing-masing satu juta rumah untuk desa, kota, dan wilayah pesisir.

“Untuk ukuran dan spesifikasi rumah tetap mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah pusat,” tambah Marindo.

Soal pembiayaan, Marindo menyebut pembangunan rumah akan bersumber dari dua anggaran utama yakni APBD kabupaten/kota dan APBN. Pemerintah daerah juga didorong untuk menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempercepat pembangunan.

Selain itu, pemda juga diminta aktif memantau kualitas rumah subsidi dan memastikan pengembang tidak melanggar tata ruang maupun melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan.

“Peran pemda tidak hanya dalam pembangunan, tapi juga pengawasan mutu dan regulasi agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi rakyat,” tuturnya.