Pemprov dan DPRD Lampung Didesak Susun Raperda LGBTQ, Ini Alasannya

Dalam aturan pemerintah pusat tersebut, Aprilia menyebutkan, kehadiran penyebaran budaya LGBTQ dimasukkan atau tergolong sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter terhadap ketahanan negara.

Oleh karena itu, pemerintah daerah di Provinsi Lampung perlu segera merespons arah kebijakan nasional melalui regulasi-regulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

"Sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal, Provinsi Lampung perlu merespons arah kebijakan nasional tersebut melalui regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat," katanya.

Penyusunan Raperda dinilai tidak semata-mata berorientasi pada aspek pengaturan hukum, melainkan juga perlu mengedepankan langkah-langkah preventif.

Aprilia menilai, penguatan pendidikan karakter, literasi keluarga, pembinaan generasi muda, serta kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan sosial di tengah perkembangan tantangan global.

"Kami juga mengingatkan, kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan sosial di tengah perkembangan tantangan global perlu dilakukan," ucapnya.

ALPPIND juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan Raperda tersebut. Mulai dari tokoh agama, akademisi, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Aprilia, partisipasi berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang dihasilkan bersifat aspiratif, sesuai kebutuhan daerah, serta tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

"Kami siap berkolaborasi dan memberikan kontribusi pemikiran dalam setiap proses penyusunan kebijakan yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga, melindungi generasi muda, serta menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat di Provinsi Lampung," imbuh dia.