Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan pendidikan hak politik kepada pemilih muda dan pemula awal 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung, Seraden Nihan ketika diwawancarai IDN Times di kantor pemkot setempat, Rabu (8/11/2023).
“Iya, kalau rencana kita ada untuk melakukan pendidikan politik ke pemilih muda dan pemula. Tapi kita tunggu setelah anggaran 2024 ini,” katanya.
Seraden mengatakan, sosialisasi tersebut baru bisa dilakukan pada 2024 mendatang karena anggarannya telah diajukan pada APBD murni 2024.
“Memang anggarannya sudah kita ploting di tahun 2024. Soalnya kalau kita masukan dianggaran tahun ini kan sudah akhir tahun, jadi tidak memungkinkan lagi," jelasnya.
Dengan adanya sosialisasi ini, ia mengatakan harapannya pemkot bisa memiliki kegiatan bersama dengan KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung.
Meski mendekati pemilihan presiden dan legislatif, Seraden memastikan sosialisasi ini akan dilakukan sebelum Februari 2024. Sehingga pendidikan pemilu tetap bisa diterima masyarakat sebelum pemilu berlangsung.
“Kalau untuk target dan lokasinya kita masih belum tentukan. Soalnya kita masih menunggu juga anggarannya baru nanti akan dirapatkan targetnya apakah ke sekolah dan sebagainya,” ujarnya.
Ia pun meminta kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan pemilu sehingga jangan sampai ada warga khususnya warga Bandar Lampung golput.
Untuk kegiatan menjelang pemilu lainnya seperti deklarasi pemilu dan netralisasi ASN Seraden mengatakan, sudah melaksanakan kegiatan tersebut sejak beberapa waktu lalu.
“Waktu itu juga dihadiri oleh KPU dan Bawaslu. Baik yang di kota maupun panwascam ya. Karena yang turun langsung ke kecamatan kan panwascam,” imbuhnya.
“Seperti yang selalu disampaikan bunda (wali kota) juga, saya kembali menyampaikan kepada ASN di lingkungan Bandar Lampung agar terus menjaga netralisasinya sesuai aturan ASN,” katanya.
Sedangkan terkait anggaran untuk pemilihan wali kota, Seraden mengatakan pihaknya masih menunggu Pemerintah Provinsi Lampung untuk menandatangani NHPD.
“Kita juga sudah diundang itu karena akan dilaksanakan serentak seluruh kabupaten kota di Lampung 10 November (2023) malam di Mahan Agung. Jadi gak sendiri-sendiri, bareng semua,” ujarnya.