Pelayanan Publik Kota Metro Diuji, Ombudsman Tanya Langsung Warga

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Lampung, Dodik Hermanto mengatakan, penilaian dimulai dari Kantor Pertanahan Kota Metro Senin, 10 Agustus 2026. Sehari setelahnya, tim melanjutkan penilaian ke RSUD A. Yani Kota Metro dan diterima langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso.

Penilaian selanjutnya menyasar sektor pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Metro, sosial di Dinas Sosial Kota Metro, serta pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro. Ombudsman juga melakukan penilaian terhadap Kepolisian Resor Kota Metro dan Kantor Pertanahan Kota Metro.

Menurut Dodik, Wali Kota Metro meminta jajarannya menjadikan penilaian Ombudsman sebagai momentum untuk memperbaiki pelayanan, bukan sekadar mengejar hasil penilaian.

Dodik menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Ombudsman akan melihat empat dimensi, yakni Input, Proses, Output, dan Pengaduan, serta mengukur tingkat kepercayaan masyarakat.
Tim penilai akan melakukan wawancara dengan penyelenggara dan pelaksana pelayanan, memeriksa standar pelayanan, mengamati sarana dan prasarana, serta meminta dokumen pendukung.

Namun, ada satu bagian yang tidak kalah penting. Masyarakat sebagai pengguna layanan juga akan ditanya langsung. Dodik mengatakan masyarakat akan diwawancarai untuk mengetahui pengalaman, kepuasan, dan apa yang mereka rasakan ketika menerima pelayanan.

"Jadi, kami tidak hanya bertanya kepada penyelenggara apakah pelayanan sudah baik. Kami juga bertanya kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Karena pada akhirnya, masyarakatlah yang merasakan langsung kualitas pelayanan tersebut,” jelas Dodik.

Menurutnya dengan cara ini, Ombudsman tidak hanya melihat bagaimana penyelenggara menilai pelayanan yang mereka berikan, tetapi juga mendengar langsung pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan.

Dodik menegaskan, penilaian Ombudsman bukan sekadar mencari kekurangan dalam pelayanan. Penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah maladministrasi sejak dini.

Potensi masalah diharapkan bisa dikenali dan diperbaiki sebelum akhirnya merugikan masyarakat. Hasil penilaian nantinya juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan, kepala daerah, maupun pimpinan instansi vertikal.

Dari sana, Ombudsman bisa melihat apakah pelayanan yang diberikan sudah berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, yang lebih penting dari penilaian dan predikat adalah apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Ketika datang membutuhkan pelayanan, apakah masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, jelas, cepat, transparan, dan sesuai dengan haknya? Hal itulah yang akan diuji Ombudsman Lampung, dengan Kota Metro menjadi titik perdana penilaian pelayanan publik 2026," kata Dodik.

Dodik menambahkan, setelah Metro, penilaian akan berlanjut ke 15 kabupaten/kota dan Provinsi di Lampung dalam kurun waktu empat bulan ke depan.