PAD Balam Tak Capai Target, Eva Dwiana: Rekomendasi DPRD Jadi Evaluasi
- DPRD Bandar Lampung menyoroti realisasi PAD 2025 yang hanya mencapai sekitar 64,23 persen dari target Rp1,5 triliun, meski pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran menunjukkan tren positif.
- Pansus DPRD merekomendasikan peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, drainase kota, serta pelatihan kerja bagi tenaga muda untuk menekan pengangguran dan menjaga transparansi keuangan daerah.
- Wali Kota Eva Dwiana menyatakan rekomendasi DPRD akan dijadikan bahan evaluasi dalam RKPD 2025 dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bandar Lampung, IDN Times — DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun anggaran 2025.
Catatan tersebut disampaikan melalui Panitia Khusus (Pansus) dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (4/5/2026).
Anggota Pansus, Heti Friskatati, menjelaskan secara umum kinerja pembangunan di Bandar Lampung menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat mencapai 5,31 persen, meningkat dibandingkan 2024 sebesar 4,97 persen. Selain itu, angka pengangguran juga turun dari 7,91 persen menjadi 7,53 persen.
“Ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang cukup baik, ditandai meningkatnya daya beli masyarakat dan lapangan kerja,” ujarnya.
1. Realisasi PAD belum capai target
Di sisi lain, Pansus menyoroti realisasi PAD yang belum optimal. Dari target Rp1,5 triliun, capaian hanya sebesar Rp966,99 miliar atau sekitar 64,23 persen.
Menurut Heti, pemerintah kota perlu meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. “Penetapan target juga harus realistis dan berbasis data yang akurat,” katanya.
2. DPRD beri sejumlah rekomendasi
DPRD memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan ke depan, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk menekan angka putus sekolah serta memperluas akses layanan kesehatan.
"Selain itu, perbaikan sistem drainase juga menjadi perhatian guna mengatasi banjir, serta pentingnya edukasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur kota," jelasnya.
Pansus juga mendorong program penurunan pengangguran melalui pelatihan kerja bagi tenaga kerja pemula.
Pansus turut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tetap terjaga.
3. Pemkot sebut rekomendasi jadi evaluasi
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Eva Dwiana menyatakan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota.
“Rekomendasi ini akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 akan difokuskan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Eva juga mengakui masih ada target yang belum tercapai akibat dinamika kebutuhan masyarakat dan keterbatasan fiskal daerah.
“Namun kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan,” katanya.
