Lampung Perkuat Mitigasi El Nino, Kebut Bangun 1.200 Irigasi Pompa

Capaian sektor pertanian Lampung turut mendapat perhatian pemerintah pusat. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian RI, Tin Latifah, menyebut produksi pangan Lampung pada 2025 meningkat lebih dari 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, Elvira menilai tantangan utama pertanian Lampung saat ini masih berkaitan dengan tata kelola dan ketersediaan infrastruktur air. Ia menjelaskan, saat musim hujan sejumlah wilayah pertanian masih rentan mengalami banjir dan genangan akibat minimnya embung penampung serta sistem drainase yang belum optimal.

“Kondisi sebaliknya terjadi ketika musim kemarau tiba. Ketika musim kemarau, terlebih saat fenomena El Nino, lahan pertanian kita justru rawan mengalami kekeringan,” ucapnya.

Sebagai langkah antisipasi, Elvira melanjutkan, Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian mempercepat penguatan infrastruktur air pada tahun anggaran 2026. Program tersebut meliputi pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan di seluruh kabupaten/kota.

Termasuk, fasilitasi irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air, hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Menurutnya, program irigasi perpompaan menjadi bagian penting dari menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kemarau panjang dan potensi El Niño 2026.

“Penguatan sistem pengairan diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman, menekan risiko gagal panen, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan daerah,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 juga mendorong percepatan rehabilitasi jaringan irigasi lewat intervensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Kebijakan ini diharapkan mempercepat perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder hingga pintu-pintu air yang selama ini menjadi kendala distribusi air di sejumlah daerah pertanian," sambung Elvira.

Di sisi lain, Elvira turut menyoroti kendala administratif dalam pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI. Dalam sistem tersebut, pemerintah daerah diwajibkan melampirkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurutnya, sebagian besar penyuluh pertanian lapangan maupun aparatur daerah belum memiliki kemampuan teknis untuk menyusun dokumen tersebut secara mandiri. Karena itu, Pemprov Lampung berharap Kementerian PU melalui BBWS dapat memberikan pelatihan teknis kepada penyuluh pertanian dan aparatur daerah.

“Kami berharap kapasitas teknis di lini lapangan semakin kuat sehingga percepatan pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan lebih efektif,” katanya.

Elvira juga menambahkan, Pemprov Lampung juga terus menjaga soliditas koordinasi antara pemerintah daerah dan penyuluh pertanian pascaalih tugas penyuluh menjadi pegawai Kementerian Pertanian.

“Sinergi yang kuat di lapangan menjadi kunci utama agar seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan sukses demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai,” imbuhnya.