Kuota Haji Lampung 2026 Turun 800 Jemaah, Masa Tunggu jadi 26 Tahun

04 Nov 2025, 19:02 WIB

Tama Wiguna

Ilustrasi jemaah haji Lampung. (Dok. Kemenag Lampung).

Intinya sih...

Jumlah kloter diperkirakan berkurang sebanyak tiga pada musim haji 2026, karena pengurangan kuota sebanyak 800 jemaah.
Penyesuaian kuota dilakukan berdasarkan daftar tunggu nasional untuk pemerataan masa tunggu calon jemaah haji di seluruh daerah.
Kuota terbanyak jemaah haji reguler 2026 ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan masing-masing 42.409 dan 34.122 jemaah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung mengumumkan masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji daerah kini diperkirakan bertambah menjadi sekitar 26 tahun.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Lampung, Ansori F Citra mengatakan, panjangnya masa tunggu bagi calon jemaah haji daerah ini seiring penetapan kuota haji Lampung pada 2026 sebanyak 5.827 jemaah, atau berkurang sekitar 800 jemaah dibandingkan kuota 2025 mencapai 6.627 jemaah.

“Kalau sekarang masa tunggu sekitar 24 sampai 25 tahun. Setelah kuota dikurangi, kemungkinan mundur satu tahun menjadi 26 tahun,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (4/10/2025).

1. Jumlah kloter diperkirakan berkurang

Kepulangan rombongan jemaat kloter 56 JKT tiba di Asrama Haji Lampung. (DOK. Kanwil Kemenag Lampung).

Ansori melanjutkan, pengurangan kuota juga berdampak terhadap jumlah kelompok terbang (kloter) jemaah haji dari Lampung. Ia memperkirakan, jumlah kloter akan berkurang sebanyak tiga pada musim haji 2026.

“Pengurangannya bisa dibilang lumayan besar, ada 800 jemaah. Jadi diperkirakan bisa berkurang tiga kloter,” katanya.

2. Penyesuaian berdasarkan daftar tunggu nasional

Calon Jamaah Haji Lampung Kloter 1. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Ansori menyampaikan, kebijakan pengurangan atau penyesuaian kuota bagi masing-masing daerah ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk penyesuaian dalam penetapan kuota keberangkatan haji secara nasional.

Menurutnya, pemerintah menerapkan sistem berbasis daftar tunggu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Kebijakan ini untuk pemerataan masa tunggu, karena ada daerah yang masa tunggunya 22 tahun, tetapi ada juga yang lebih dari 40 tahun,” jelasnya.