Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ilustrasi pelantikan Guru PPPK (Istimewa)
Ilustrasi pelantikan Guru PPPK (Istimewa)

Intinya sih...

  • Dorong BKD segera proses penyelesaian administrasi. Pemerintah daerah mendorong BKD untuk menyelesaikan validasi calon-calon PPPK agar SK bisa dibagikan sebelum 1 Oktober 2025.

  • Minta honorer belum diterima tunggu arahan BKN. Pemprov Lampung dorong BKD untuk menyelesaikan administrasi agar 1.122 PPPK dapat diproses, sementara 420 guru R4 diminta menunggu aturan gaji dan pengangkatan.

  • Perintahkan BKD terus berkoordinasi. Wakil Gubernur Jihan memerintahkan BKD Provinsi Lampung untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait hingga pemerintah pusat mengenai pengangkatan para PPPK.

Bandar Lampung, IDN Times - Sebanyak 5.469 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penerimaan tahap 1 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bakal menerima surat keputusan (SK) pengangkatan paling lambat akhir Juli 2025.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal telah mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera menyelesaikan pengangkatan para pegawai PPPK tersebut. "Paling lambat, garis bawahi, paling lambat akhir bulan ini. Jadi akhir bulan ini teman-teman calon P3K Pemprov Lampung, bisa dibagikan SK-nya," ujar Jihan saat konferensi pers, Selasa (8/7/2025).

1. Dorong BKD segera proses penyelesaian administrasi

Wagub Lampung Jihan Nurlela menyampaikan konferensi terkait pengangkatan PPPK di lingkungan Pemprov Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Sejak satu bulan terakhir, Jihan melanjutkan, pemerintah daerah telah mendorong BKD bisa segara menyelesaikan administrasi validasi calon-calon PPPK, supaya SK bisa segera dibagikan.

“Dari arahan pusat penyerahan SK PPPK paling lambat 1 Oktober 2025, sehingga kita bukan terlambat dan masih dalam koridor waktu yang ditentukan,” katanya.

2. Minta honorer belum diterima tunggu arahan BKN

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwim_pjv2J3mAhXc63MBHbM6B8AQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunnews.com%2Fnasional%2F2019%2F12%2F04%2Flolos-tes-cpns-ini-jadwal-link-pengumuman-seleksi-administrasi-cpns-2019-info-kapan-skd-dimulai&psig=AOvVaw0rzHzW0cl5XIBLnFLxEzEA&ust=1575607331696743

Bagi 1.122 PPPK dinyatakan telah diterima pada proses rekrutmen tahap kedua baru diumumkan beberapa waktu lalu, Jihan menyebut, Pemprov Lampung juga mendorong BKD Lampung segera menyelesaikan administrasi sehingga dapat segera diproses.

Kemudian bagi 420 guru belum diterima dan masuk kategori R4 atau honorer yang tidak masuk data Kemenpan-RB, ia meminta menunggu aturan selanjutnya mengenai mekanisme gaji hingga pengangkatan.

"Tentu saya minta BKD untuk terus berkoordinasi dengan pusat. Untuk R4 kita nunggu arahan, untuk gajinya akan menunggu arahan BKN, belum ada regulasi dari pusat juga," imbuhnya.

3. Perintahkan BKD terus berkoordinasi

ilustrasi mengurus administrasi (pexels.com/Mikhail Nilov)

Jihan melanjutkan, BKD Provinsi Lampung juga sudah diminta bisa terus berkoordinasi ihwal proses pengangkatan para PPPK tersebut kepada stakeholder terkait hingga pemerintah pusat.

"Saya minta untuk BKD terus berkoordinasi terhadap hal-hal tersebut," ucap dia.

Editorial Team