Eva Dwiana Semprot BBWS, Pemprov Minta Penanganan Banjir Kolaboratif
- Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegur BBWS Mesuji–Sekampung karena dianggap lamban menangani sungai yang memicu banjir, meski Pemkot siap membantu pembiayaan agar penanganan segera dilakukan.
- Pemprov Lampung menegaskan banjir bukan tanggung jawab satu daerah saja, melainkan persoalan bersama yang perlu ditangani lintas wilayah secara kolaboratif dari hulu hingga hilir.
- BBWS Mesuji–Sekampung merencanakan normalisasi sungai, peninggian tanggul, serta penyusunan master plan dan pembangunan kolam retensi untuk solusi jangka panjang pengendalian banjir di Bandar Lampung.
Bandar Lampung, IDN Times – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meluapkan kekesalannya kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung terkait penanganan sungai yang dinilai lamban dan turut memicu banjir di kota setempat.
Kritik tersebut disampaikan Eva dalam rapat koordinasi penanganan banjir lintas instansi di Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026). Rapat difasilitasi Pemerintah Provinsi Lampung dan dihadiri perwakilan pemerintah pusat, DPR RI, DPRD, hingga pemerintah daerah sekitar.
Dalam forum tersebut, Eva menegaskan persoalan sungai dan irigasi bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di bawah tanggung jawab balai sungai. “Yang namanya sungai, kali, dan irigasi di kota maupun kabupaten itu bukan kewenangan daerah, tapi kewenangan balai,” tegasnya.
1. Berulang kali datangi BBWS
Eva mengaku telah beberapa kali mendatangi kantor BBWS untuk membahas persoalan banjir. Namun hingga kini, menurutnya, penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan banjir belum berjalan maksimal.
“Saya sudah beberapa kali datang langsung ke Balai. Bahkan sebulan atau dua bulan lalu saya juga bertemu dengan Kepala Balainya,” ujar Eva.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung bahkan siap membantu dari sisi pembiayaan agar penanganan sungai bisa segera dilakukan.
“Saya pernah bilang, kami siap menyiapkan dananya, tapi tolong dibantu. Karena yang tahu kondisi sungai itu Balai,” katanya.
2. Tidak menyudutkan satu daerah
Eva juga menilai persoalan banjir tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ia menegaskan sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung juga memiliki persoalan serupa.
“Kenapa cuma satu daerah yang disudutkan? Harusnya semua duduk bersama karena ini bukan hanya masalah satu daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Eva menyebut Pemkot Bandar Lampung tetap mengerahkan berbagai organisasi perangkat daerah untuk menangani dampak banjir, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP, hingga Dinas PU.
“Kita punya satgas dari Lingkungan Hidup, Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan PU. Semua turun ke lapangan siang dan malam,” katanya.
3. Banjir bukan masalah satu daerah
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan rapat tersebut digelar atas arahan Gubernur Lampung untuk mempertemukan seluruh pihak yang berkaitan dengan penanganan banjir di Bandar Lampung.
Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa dilihat sebagai masalah satu pemerintah daerah saja, melainkan berkaitan dengan wilayah sekitar.
“Permasalahan banjir ini bukan hanya masalah satu daerah, bukan hanya wali kota atau kabupaten tertentu. Ini menjadi masalah bersama bagi Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir dan melibatkan semua pihak.
“Penanganannya harus komprehensif dari hulu sampai hilir dan dilakukan secara kolaboratif. Tidak bisa saling menyalahkan karena semua punya peran,” jelasnya.
4. Balai sungai dorong normalisasi hingga kolam retensi
Kepala BBWS Mesuji Sekampung Elroy Koyari menyebut, normalisasi sungai menjadi langkah jangka pendek yang mendesak untuk mengurangi risiko banjir di Bandar Lampung.
Menurutnya, kapasitas sejumlah sungai saat ini sudah tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras karena mengalami pendangkalan.
“Sebagian besar sungai kapasitasnya sudah tidak sesuai. Selain normalisasi sungai, juga perlu peninggian tanggul karena banyak tanggul yang elevasinya sudah rendah,” ujarnya.
Selain itu, penataan sempadan sungai juga dinilai penting karena masih banyak rumah warga berdiri terlalu dekat dengan aliran sungai sehingga menyulitkan proses pembersihan.
5. Dorong master plan
Dalam jangka panjang, BBWS juga mendorong penyusunan master plan penanganan banjir di Bandar Lampung agar penanganannya tidak lagi dilakukan secara parsial.
“Yang paling penting sebenarnya master plan banjir ini belum ada. Kalau sudah ada, kita tahu langkah apa yang harus dilakukan secara menyeluruh,” kata Elroy.
Salah satu opsi yang akan dikaji dalam rencana jangka panjang adalah pembangunan kolam retensi di wilayah hulu untuk menahan aliran air sebelum masuk ke kawasan perkotaan.
Diketahui rapat koordinasi ini digelar setelah banjir melanda 44 titik di 11 kecamatan di Bandar Lampung, Jumat (6/3/2026) berdampak pada 939 kepala keluarga, dan menyebabkan dua warga meninggal dunia.
