- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang Kota Bandar Lampung, khususnya kawasan resapan air dan daerah aliran sungai.
- Melakukan perbaikan sistem drainase kota secara menyeluruh dan tidak bersifat tambal sulam.
- Menghentikan pembangunan yang berpotensi mengurangi kawasan resapan air dan memperparah risiko banjir.
- Melakukan pemulihan kawasan sungai dan daerah tangkapan air dari hulu hingga hilir.
- Menyusun rencana mitigasi banjir jangka panjang yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Walhi: Banjir di Bandar Lampung Bukti Krisis Tata Kelola Lingkungan
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
- Walhi Lampung menilai banjir di Bandar Lampung mencerminkan krisis tata kelola lingkungan serius, dengan 12 kecamatan terdampak dan dua korban jiwa akibat lemahnya pengendalian pembangunan kota.
- Banjir dianggap sebagai konsekuensi pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, hilangnya ruang terbuka hijau, rusaknya kawasan resapan air, serta buruknya sistem drainase dan pengelolaan sungai.
- Walhi mendesak Pemkot Bandar Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan agar lebih berorientasi pada keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Bandar Lampung, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menilai peristiwa banjir kembali melanda Kota Bandar Lampung menjadi pengingat akan krisis tata kelola lingkungan di kota setempat belum juga ditangani secara serius.
Dari pendataan Walhi Lampung, peristiwa bencana banjir kali ini menyebabkan 12 kecamatan di kota Bandar Lampung terdampak meliputi Kecamatan Kedaton, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, Way Halim, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Kedamaian, Langkapura, Rajabasa, Enggal, Labuhan Ratu.
Selain itu, puluhan titik banjir muncul di berbagai wilayah kota, serta menyebabkan dua orang meninggal dunia dengan satu di antaranya merupakan korban anak usia 10 tahun dilaporkan masih hilang terseret arus di Kecamatan Rajabasa.
"Kami menilai banjir yang terjadi bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan akumulasi dari buruknya tata kelola kota, kerusakan lingkungan, dan lemahnya pengendalian pembangunan di Kota Bandar Lampung," ujar Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri dikonfirmasi, Sabtu (7/3/2026).
1. Nilai konsekuensi pembangunan kota tidak memperhatikan daya dukung lingkungan
Merujuk peninjauan lapangan dan informasi dihimpun Walhi Lampung, terdapat setidaknya 38 titik banjir tersebar di berbagai wilayah kota dengan sejumlah wilayah mengalami dampak paling parah berada di Rajabasa, Tanjung Senang, dan Kedamaian.
Selain melanda wilayah Kota Bandar Lampung, banjir juga terjadi di daerah penyangga kota, seperti Way Galih, Jati Agung, dan Hajimena di Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Irfan, kondisi ini menunjukkan persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan sistem drainase perkotaan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kerusakan kawasan resapan air, perubahan tata guna lahan, hingga lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah hulu hingga hilir.
"Ini adalah konsekuensi dari pembangunan kota yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Ketika ruang terbuka hijau terus berkurang, kawasan resapan air hilang, dan sistem drainase tidak diperbaiki secara serius, maka banjir menjadi sesuatu yang hampir pasti terjadi setiap musim hujan,” ucapnya.
2. Kegagalan serius pemerintah kota
Irfan turut menyampaikan duka mendalam atas korban jiwa yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan, banjir yang terus berulang setiap tahun menunjukkan kegagalan serius dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang kota.
Menurut Walhi Lampung, sejumlah faktor utama memperparah risiko banjir di Bandar Lampung antara lain minimnya ruang terbuka hijau, berkurangnya kawasan resapan air, buruknya sistem drainase kota, lemahnya pengelolaan sungai, serta persoalan pengelolaan sampah yang belum tertangani secara optimal.
Selain itu, Walhi Lampung juga menilai pemerintah daerah selama ini masih lebih fokus pada penanganan darurat setelah bencana terjadi seperti pemberian bantuan kepada korban, dibandingkan melakukan upaya pencegahan menyasar akar persoalan banjir secara struktural.
“Persoalan banjir di Bandar Lampung adalah persoalan tata kelola kota. Tanpa perubahan kebijakan yang serius, banjir akan terus terjadi setiap tahun dan masyarakat kembali menjadi korban,” tegas Irfan.
3. Desak Pemkot Bandar Lampung lakukan evaluasi menyeluruh
Dalam catatan Walhi Lampung, Irfan mengingatkan, selama satu periode kepemimpinan Walikota Eva Dwiana sebelumnya hingga satu tahun kepemimpinan saat ini di Bandar Lampung, itu belum terlihat langkah signifikan yang mampu mengurangi risiko banjir secara nyata.
Sebab, pemerintah kota (Pemkot) setempat dinilai masih mendorong berbagai proyek pembangunan fisik tidak memiliki urgensi tinggi, sementara persoalan mendasar seperti pengendalian banjir dan perlindungan kawasan resapan air belum menjadi prioritas.
"Walhi Lampung mengingatkan, pembangunan kota yang mengabaikan aspek lingkungan hanya akan memperparah risiko bencana di masa depan. Jangan sampai atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup serta masyarakat kelas menengah ke bawah terus menjadi korban dari pembangunan kota yang rakus ruang dan tidak berkelanjutan," katanya.
Pasalnya, pengabaian terhadap persoalan lingkungan hidup dalam pembangunan kota merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
"Walhi Lampung mendesak Pemkot Bandar Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan tata kelola lingkungan, agar lebih berorientasi pada keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan hidup," imbuh Irfan.
4. Sederet tuntutan Walhi Lampung
Berikut sederet tuntutan Walhi Lampung dalam menyikapi bencana banjir telah menerjang Kota Bandar Lampung.
