Bupati Lampung Selatan Larang Pejabat Terima Gratifikasi Lebaran

13 Mar 2026, 07:02 WIB

Martin Tobing

Bupati Lampung Selatan Larang Pejabat Terima Gratifikasi Lebaran

ilustrasi THR (pixabay.com/EmAji)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama melarang pejabat dan ASN menerima hampers atau gratifikasi menjelang Idulfitri 2026 melalui Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2026.
ASN diwajibkan menolak serta melaporkan setiap bentuk gratifikasi, termasuk larangan meminta dana THR atau hibah pribadi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran etik.
Pemerintah daerah mengingatkan pihak swasta, perusahaan, dan masyarakat agar tidak memberikan hadiah kepada pejabat demi mencegah praktik suap maupun gratifikasi yang melanggar hukum.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Bupati Lampung Selatan mengeluarkan surat edaran yang melarang pejabat dan ASN menerima atau meminta gratifikasi, termasuk hampers Lebaran, serta penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
Who?
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama jajaran pemerintah daerah, dengan penjelasan dari Plt Kepala Dinas Kominfo Hendry Kurniawan.
Where?
Kebijakan ini berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
When?
Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2026 diterbitkan pada 2 Maret 2026 dan disampaikan kepada publik pada Kamis, 12 Maret 2026.
Why?
Kebijakan tersebut bertujuan mencegah praktik korupsi, konflik kepentingan, serta menjaga integritas ASN menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.
How?
Pemerintah daerah mengimbau ASN menolak dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi, melarang permintaan dana THR, serta meminta pihak swasta tidak memberikan hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Bupati Lampung Selatan namanya Pak Egi bilang semua pegawai tidak boleh terima hadiah Lebaran. Hadiah itu bisa kayak hampers atau uang. Kalau ada yang dikasih, harus ditolak dan dilaporin. Pegawai juga gak boleh minta uang THR ke orang atau perusahaan. Sekarang semua disuruh jujur dan kerja tanpa hadiah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Langkah Bupati Lampung Selatan melarang gratifikasi Lebaran menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan menegaskan penolakan hadiah, larangan permintaan dana pribadi, serta pembatasan penggunaan fasilitas dinas, kebijakan ini memperkuat budaya kerja bersih dan memberi contoh positif bagi aparatur sipil negara dalam menjaga kepercayaan publik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Lampung Selatan, IDN Times - Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyatakan, ia bersama jajaran pemerintah daerah tidak menerima hantaran persembahan (hampers) atau bentuk gratifikasi lainnya yang biasanya marak saat momentum hari raya Idul Fitri 2026.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan, imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

“Artinya pak bupati dan wakil bupati beserta jajaran tidak menerima gratifikasi atau hampers yang biasanya marak menjelang hari raya idul fitri,” kata Hendry dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

1. Laporkan jika terima gratifikasi

Ilustrasi Melaporkan (pexels.com/Yan Krukau)

Dalam surat edaran tersebut, Egi mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara di lingkungan Pemkab Lampung Selatan untuk menolak serta melaporkan setiap bentuk penerimaan gratifikasi pada kesempatan pertama.

Ia menegaskan, ASN harus menjadi teladan dengan tidak memberi maupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam momentum perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

2. Permintaan dana THR dilarang

ilustrasi THR (pixabay.com/WonderfulBali)

Selain itu, Bupati Lampung Selatan juga menekankan permintaan dana atau hibah seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, secara pribadi maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama pegawai negeri, merupakan perbuatan yang dilarang.

Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melanggar aturan serta kode etik, dan berisiko mengarah pada tindak pidana korupsi.

Dalam surat edaran itu pula, ASN diminta tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas kedinasan.

3. Perusahaan dan sebagainya dilarang beri gratifikasi

Ilustrasi gratifikasi (IDN Times/Denisa Tristianty)

Egi juga meminta para kepala perangkat daerah, kepala bagian, direktur RSUD dan BUMD, kepala UPTD puskesmas, kepala satuan pendidikan, hingga lurah dan kepala desa untuk menyampaikan imbauan secara internal kepada seluruh pegawai agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengingatkan pihak swasta, asosiasi, perusahaan, maupun masyarakat untuk tidak memberikan hadiah atau bentuk gratifikasi kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara.

Langkah ini diharapkan menjadi upaya pencegahan agar tidak terjadi praktik suap, uang pelicin, atau bentuk gratifikasi lain yang berpotensi melanggar hukum.