Babak Baru Sengketa Tanah Sukarame, Warga Kembali Kuasai Lahan Fisik

Dalam putusan Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi penggugat tersebut, Aswan melanjutkan, pihaknya menilai putusan itu berkaitan dengan sengketa terhadap SK Gubernur Tahun 1977 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak milik atas objek tanah setempat.

Selain melakukan penguasaan fisik, pihaknya juga telah mendirikan posko di lokasi. Namun, pemasangan patok dan plang belum dapat dilakukan.

"Untuk pemasangan patok dan plang belum terlaksana, karena ada pihak yang menguasai lahan dan pihak lainnya yang berada di lokasi," katanya.

Kegiatan upaya penguasaan lahan tersebut diketahui turut disaksikan langsung oleh Lurah Sukarame Baru, Bhabinkamtibmas, Babinsa, kuasa hukum, serta masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik sah. Termasuk pihak lawan bersengketa.

Terkait permasalahan ini, Aswan juga menyoroti keberadaan seseorang berinisial JS mengaku sebagai pegawai BPN. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu persoalan yang terjadi ketika tim Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung turun ke lapangan.

"Terkait identitas dan status JS tersebut, belum ada penjelasan resmi dari BPN Kota Bandar Lampung dalam keterangan yang bersangkutan disampaikan kepada masyarakat," ucap dia.

Dalam pernyataannya, Aswan juga menyinggung dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi praktik yang diduga kuat sebagai mafia tanah dalam sengketa lahan tersebut.

"Karena itu, kami meminta persoalan ini ditangani secara terbuka dan berdasarkan dokumen serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," tegasnya.

Ia mengatakan, masyarakat pemilik juga meminta warga tidak melakukan transaksi jual beli atas lahan di Jalan Sebesi dengan pihak yang saat ini disebut menguasai lahan setempat berinisial SZ. "Kami meminta Pemprov Lampung dan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung membantu proses penyelesaian sengketa, termasuk terkait pengosongan lahan dan penyerahan penguasaan kepada pihak yang dinilai berhak," lanjut dia.

Aswan menegaskan, masyarakat pemilik lahan mengapresiasi langkah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung disebut telah menindaklanjuti permohonan mereka terkait kegiatan flouting di lokasi dan permohonan penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT).

"Kami berharap BPN dapat memastikan status dan riwayat tanah secara transparan, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan potensi konflik di lapangan dapat dicegah," imbuhnya.