KPK Rakor di Lampung Soroti Hal Ini Terkait Korupsi

2. Pemprov Lampung telah mengeluarkan Pergub dan Kepgub, upaya pencegahan korupsi

Arinal mengatakan, Pemprov Lampung telah berkomitmen dalam berbagai upaya pencegahan korupsi di Sai Bumi Ruwa Jurai. Caranya, membuat sejumlah kebijakan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Keputusan Gubernur (Kepgub).

Kendati, ia menyadari upaya tersebut juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga hal itu tidak hanya sebuah slogan. Namun harus disinergikan seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat.

"Peran serta dan upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat perlu terus dilakukan sehingga program pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan," pungkas Arinal.

3. Bentuk whistle blowing system

Orang nomor satu di Provinsi Lampung itu turut menyebut, dalam hal menjaga sinergi pencegahan korupsi, Pemprov Lampung telah melaksanakan berbagai aktivitas bekerjasama dengan berbagai pihak.

Misalnya, penguatan komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat/Whistle Blowing System (WBS), dan Unit Pengendali Gratifikasi bekerjasama dengan KPK.

Selain itu, adanya pelaksanaan Monitoring Control for Prevention (MCP) dan aksi pencegahan Korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).

"Termasuk pelaporan e-LHKPN bagi Wajib Lapor Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Seber Pungli) Bersama Polda Lampung dan Kejaksaaan Tinggi Lampung," imbuh Arinal.