OJK Lampung: Layanan Kredit BPR Syariah Jadi Daya Pikat Nasabah
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih tumbuh positif di tengah pandemik COVID-19. Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Lampung, Aprianus John Risnad, memaparkan jumlah kredit BPR dan BPRS pada April 2020 tercatat sebesar Rp10,29 triliun atau tumbuh 4,96% year on year (yoy). Namun, jika dibandingkan secara month to month (mtm) penyaluran kredit BPR turun 3,40%.
Sedangkan untuk kredit UMKM BPR posisi November 2019 mencapai Rp1,08 triliun atau 10,49 persen dari total kredit. Untuk rasio NPL UMKM BPR sebesar 10,96 persen pada November 2019 menurun dari April 2019 sebesar 11,87 persen.
Faktor tingginya NPL UMKM BPR karena ada beberapa BPR dan BPRS menerima nasabah yang unbankable yang tidak tersentuh bank umum. Bahkan mereka terkadang membina nasabah-nasabah UMKM ini hingga layak menjadi bankable. Selain itu imbuh Aprianus, dampak yang dirasakan oleh Industri BPR dan BPRS adalah turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran, hal ini juga yang menjadi faktor tingginya nilai NPL.
1. Karakteristik BPR tawarkan kemudahan kredit jadi daya tarik nasabah
GoogleDari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR dan BPRS pada April 2020 mencapai Rp6,33 triliun atau naik 1,64 persen (yoy) dan secara (mtm) terkoreksi negatif atau turun 5,60 persen. Untuk rasio NPL pada April 2020 sebesar 2,47 persen atau naik 1,75 persen (yoy), sedangkan secara (mtm) naik 2,31 persen.
“Rasio NPL ini masih dalam batasan terkendali dan aman. Dari sisi total aset mencapai Rp12,29 triliun atau turun 1,48 persen (yoy) dan terkoreksi lebih dalam secara (mtm) hingga 4,55 persen. Dari pencapaian pertumbuhan kinerja BPR dan BPRS di Lampung pada April 2020 masih tergolong baik dan tumbuh positif," ujar John.
OJK Provinsi Lampung menilai, karakteristik BPR maupun BPRS yang menawarkan kemudahan dalam penyaluran kredit dan keunikan dalam menghimpun dana masyarakat dibandingkan dengan bank umum menjadi daya tarik. Itu menjadi tantangan BPR dan BPRS untuk menciptakan produk perbankan yang menarik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Baca Juga: OJK Sebut Masa Survival Sektor Keuangan Sudah Lewat, Masak Sih?
2. Aset BPR Syariah Bandar Lampung Rp112 miliar
Ilustrasi ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)BPR Syariah Bandar Lampung mencatat kinerja keuangan mengalami pertumbuhan positif hingga Juli 2020. Total aset bank ini dari posisi Desember 2019 sampai Juli 2020 meningkat dari Rp105 miliar menjadi Rp112 miliar.
Sedangkan pembiayaan atau kredit juga tumbuh dari Rp77 miliar menjadi Rp83 miliar pada periode terlapor. Laba bank sampai posisi Juli meraup Rp1,5 miliar setelah pajak. Sementara modal bank masih bertahan diangka 20,51 persen.
Hal itu disampaikan Direktur Utama BPR Syariah Kota Bandar Lampung, Ridwansyah, Kamis (3/9/2020). Ia menjelaskan, selain positif dari kinerja keuangan, bank ini juga meraih sebanyak 15 penghargaan BUMD/Info Bank dan dua penghargaan CEO. “Kita dari tahun 2011 sampai tahun 2020 ini berhasil meraih 15 penghargaan nasional dan dua penghargaan CEO,” ucapnya.
3. Raih tiga penghargaan Top BUMD Award 2020
BPR Syariah Bandar Lampung. (https://web.facebook.com/BankSyariahBandarLampung/)BPR Syariah Bandar Lampung meraih penghargaan Top BUMD Award 2020 dari Top Business Indonesia berlangsung di Hotel Sultan Jakarta Agustus lalu. Bank ini berhasil meraih penghargaan untuk tiga kategori yaitu, BPRS bintang 4, kedua TOP Pembina Herman HN dan TOP CEO BUMD.
Menurut Direktur Utama BPR Syariah Kota Bandar Lampung, Ridwansyah, meraih penghargaan perbankan tingkat nasional ini bukan hal yang mudah. Sebab ada beberapa tahapan penilaian yang dilakukan oleh tim sampai akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan.
“Kriteria penilaian yang dilakukan panitia yaitu tahap pertama semua yang berkaitan dengan kinerja keuangan tahun 2018 dan 2019, tahap kedua tentang SOP internal, SDM, teknologi termasuk kesiapan dalam pembinaan karir. Dan tahap ketiga wawancara oleh juri dan kita persentasi. Setelah itu, baru ada pengumuman. Prosesnya sekitar 3-4 bulan,” paparnya.
Ridwansyah berharap, diraihnya penghargaan ini menjadi motivasi bagi internal BPRS Bandar Lampung memperbaiki kelemahan yang ada. Agar kedepan bisa lebih baik lagi. “Harapan kita ke depan bisa bertahan dan tumbuh bahkan secara nasional kita diakui,” jelasnya.
4. Setoran awal daftar naik haji di BPR Syariah Bandar Lampung Rp900 ribuan
Umat Muslim memakai masker pelindung dan menjaga jarak sosial melakukan Tawaf mengelilingi Ka'bah dalam musim Haji di tengah pandemi penyakit virus korona (COVID-19) di kota suci Mekah, Arab Saudi, Jumat (31/7/2020) (ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)BPR Syariah Bandar Lampung memiliki produk Pembiayaan Porsi Ibadah Haji Reguler. Produk itu memberikan kemudahan pendaftaran kepada nasabah dengan biaya ringan dan angsuran terjangkau.
Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, Ridwansyah, mengatakan, pihaknya memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin daftar ibadah haji tetapi belum cukup dananya. Nasabah cukup melakukan setoran awal Rp900 ribu-an dan cicilan mulai Rp500 ribu.
Ia menambahkan, uang muka (DP) atau biaya yang setor diawal sudah termasuk kekurangan setoran dana BPIH khusus pembiayaan dibawah Rp25 juta. DP juga sudah termasuk setoran awal pembukaan rekening tabungan BPRS Bandar Lampung, biaya administrasi, materai dan setoran awal satu kali angsuran terakhir.
Ridwansyah menjelaskan, manfaat yang didapatkan nasabah dari produk Pembiayaan Porsi Ibadah Haji Reguler antara lain, pertama, membantu nasabah menunaikan ibadah haji melalui penyediaan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kedua, mengurangi masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji karena sudah mendapatkan porsi lebih awal.
Ketiga, layanan yang diberikan dengan persyaratan mudah tanpa agunan, biaya ringan dan angsuran terjangkau. Manfaat lainnya adalah, plafon pembiayaan mulai Rp15 juta - Rp25 juta dengan tenor hingga 6 tahun.
Baca Juga: Penyaluran Kredit untuk UMKM Binaan BUMN Sudah Sentuh Rp170 Triliun