Walhi Lampung Desak Pemerintah Usut Debu Industri Cemari Warga Panjang

Irfan melanjutkan, Walhi belum memvonis perusahaan tertentu sebagai sumber pencemaran. Namun, keluhan warga dan kondisi lingkungan tersebut dinilai menunjukkan adanya persoalan yang harus dibuktikan melalui pengukuran ilmiah. Sehingga pemerintah harus segera mencari tahu sumber debu yang dikeluhkan warga.

“Jangan tunggu warga sakit baru pemerintah bergerak. Ketika debu sudah masuk ke rumah-rumah warga, pertanyaan pemerintah seharusnya bukan siapa yang mengeluh, tetapi dari mana debu itu berasal dan siapa yang bertanggung jawab mengendalikannya,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut juga mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri selama ini. Irfan menilai ketidakpastian sumber debu tidak boleh dijadikan alasan pemerintah untuk tidak bertindak.

“Kalau pemerintah belum tahu sumbernya, maka tugas pemerintah adalah mencari tahu. Bukan membiarkan warga hidup dalam ketidakpastian sambil terus menghirup debu setiap hari,” sambungnya.

Walhi memandang persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis emisi industri. Pasalnya, terdapat persoalan tata kelola lingkungan dan keadilan ekologis yang harus diperhatikan. Menurut Irfan, jangan sampai aktivitas industri menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sementara dampak berupa debu, pencemaran, gangguan kesehatan, dan penurunan kualitas lingkungan justru ditanggung masyarakat.

“Masyarakat tidak boleh dipaksa menjadi filter hidup bagi aktivitas industri. Kalau perusahaan mendapatkan hak untuk beroperasi, perusahaan juga wajib memastikan bahwa warga tidak membayar biaya ekologis dari aktivitas tersebut terhadap kesehatan dan kualitas hidup mereka,” tegasnya.

Sejalan dengan persoalan ini, Walhi meminta pemerintah tidak hanya memeriksa emisi dari cerobong perusahaan, tetapi juga seluruh rantai aktivitas industri di kawasan Panjang yang dinilai perlu diperiksa.

Potensi sumber debu tersebut antara lain emisi cerobong, fugitive dust dari proses produksi, penumpukan dan penyimpanan material, aktivitas bongkar muat, conveyor, sistem pemindahan material, kendaraan berat, jalan kawasan industri, hingga aktivitas transportasi.

"WALHI Lampung mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan pengukuran kualitas udara di kawasan permukiman yang mengalami keluhan," desaknya.

Lebih lanjut, parameter yang diminta setidaknya meliputi PM2.5, PM10, TSP, serta parameter polutan lainnya yang relevan. Pengukuran kualitas udara juga diminta dilakukan secara representatif, transparan, dan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nantinya, Walhi meminta pemerintah membuka hasil pengukuran kualitas udara kepada masyarakat. “Kalau hasil pengukuran menunjukkan udara memenuhi baku mutu, buka datanya. Kalau melampaui baku mutu, buka datanya. Kalau sumbernya belum diketahui, buka proses investigasinya. Publik berhak tahu,” kata Irfan.

Selain pemerintah, Walhi turut mendesak PT Semen Baturaja dan perusahaan lain di kawasan industri Panjang untuk membuka informasi terkait hasil pemantauan kualitas udara, sistem pengendalian debu, efektivitas pengendalian emisi, pengelolaan material dan bongkar muat, hingga pengelolaan kendaraan serta jalan kawasan industri.

"Perusahaan juga harus membuka mekanisme penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, serta data lingkungan yang berkaitan dengan keluhan warga," tambah dia.

Walhi juga menegaskan bahwa pernyataan bahwa sumber debu belum dapat dipastikan bukan menjadi akhir dari persoalan. Kondisi tersebut justru harus menjadi awal investigasi menyeluruh.

Maka, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera melakukan pengukuran PM2.5, PM10, dan TSP di permukiman terdampak, menginvestigasi seluruh sumber potensial emisi debu, serta memeriksa sistem pengendalian pencemaran udara perusahaan.

Hasil pengukuran, metode pengambilan sampel, lokasi pengukuran, hingga hasil laboratorium juga diminta dibuka kepada publik. Selain itu, warga terdampak dinilai harus mendapatkan akses terhadap informasi lingkungan dan pemeriksaan kesehatan.

"Apabila ditemukan pelanggaran, Walhi meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas sekaligus memastikan pemulihan lingkungan dan tanggung jawab terhadap masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap Irfan.

Dalam kasus ini, Walhi mengingatkan bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Irfan, industrialisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak masyarakat atas udara bersih.

“Jangan balik logikanya. Bukan warga yang harus membuktikan bahwa mereka berhak menghirup udara bersih. Industrilah yang harus membuktikan bahwa operasionalnya tidak mencemari lingkungan dan pemerintah harus memastikan pembuktiannya dilakukan secara independen dan transparan,” tegas Irfan.

Walhi Lampung menyatakan akan terus memantau kondisi lingkungan di kawasan Panjang, mengawal keluhan warga, mendorong keterbukaan data, serta menempuh mekanisme advokasi dan hukum. "Apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap hak masyarakat dan ketentuan perlindungan lingkungan hidup," imbuh Irfan.